tirto.id - Wacana pengkajian kembali pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belakangan sempat mencuat. Menurut calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru antardaerah di sekitar Kalimantan Timur.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Solo, Rabu, 22 November 2023. Menurut Anies, daripada memfokuskan IKN, pemerintah bisa melakukan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
"Membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Kami melihat di sini problem," ucap Anies.
Anies kembali mengkritik IKN saat menghadiri acara yang digelar di Bandung, Kamis, 29 November 2023. Ia menyoroti bahwa anggaran yang digunakan untuk IKN bisa untuk menambal masalah kesejahteraan di sektor lain.
“Kalau [dana untuk membangun IKN] itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia [yang] belum ada [puskesmas], bisa dibangun,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Kalau dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, para serdadu yang kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar,” kata mantan Menteri Pendidikan itu.
Anies menilai pembenahan masalah di Jakarta tidak boleh ditinggalkan. Baginya, memindahkan ibu kota sejatinya tidak menyelesaikan permasalahan lama.
Dua Sisi Memiliki Konsekuensi
Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, jika proyek IKN sampai dibatalkan, maka investasi yang telah digelontorkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sia-sia.
Dampak tak langsungnya, menurut Faisal, adalah opportunity cost yang dicita-citakan untuk mengurangi beban DKI Jakarta dari dampak lingkungan, polusi, banjir, kemacetan, dan sebagainya akan lenyap begitu saja.
“Yang jelas kalau dibatalkan berarti harapan untuk mengurangi beban Jakarta juga kan tidak jadi. Nah itu justru potensi kerugiannya,” ujarnya.
Di sisi lain, jika proyek IKN diteruskan, maka terdapat konsekuensi biaya jangka panjang di luar beban Rp400 triliun dari APBN.
“Walaupun ke depan mengharapkan investasi dari sektor swasta, termasuk mungkin dari luar negeri, tetap ada pembiayaan APBN yang terus menyertai investasi,” kata Faisal.
“Jadi kekurangan dan kelebihan tetap ada jika dibatalkan dan diteruskan,” imbuhnya.
Jokowi: Investasi Sudah Rp45 Triliun
Deputi Pendanaan dan Investasi Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono menuturkan, meski capres Anies Baswedan menarasikan kontra pembangunan IKN, namun dari segi minat investasi pembangunan ibu kota baru itu tidak surut.
“Kalau saya melihatnya sejauh ini minat [investor] tinggi-tinggi terus kok. Calon presiden menyebut begitu yang silakan. Namanya sedang pesta demokrasi, silakan saja,” ucap Agung di Jakarta akhir pekan lalu.
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nilai investasi IKN hingga Desember 2023 mencapai Rp45 triliun. Dia memastikan angka investasi itu sudah masuk ke mega proyek tersebut.
“[Investasi] Rp45 triliun, sampai Desember. Yang real ya," kata Jokowi usai meninjau kegiatan di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Hingga saat ini, kata Jokowi, sejumlah fasilitas sudah dibangun, mulai dari tiga rumah sakit, empat unit hotel, dan dua mal.
"Artinya ini bergulirnya sangat cepat dan saya harapkan Pak Ketua Otorita IKN bisa melayaninya dengan cepat, karena swasta juga mintanya dengan cepat, cepat, cepat," ujarnya.
Jokowi mengaku angka investasi yang masuk belum melibatkan luar negeri. Ia ingin investasi dari pihak asing akan masuk di zona besar seperti pusat keuangan, zona kesehatan, maupun sektor pendidikan.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Irfan Teguh Pribadi
