Fahri Hamzah menyatakan DPR harus memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri agar bisa benar-benar indenpenden dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Melalui anggaran belanja yang besar, Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, gas elpiji 3 kilogram, serta pupuk.
Terminal yang dibangun APBN juga dapat dikelola oleh swasta karena pemerintah mengalami keterbatasan anggaran juga untuk mengelola infrastruktur yang telah dibangun.
Kemenkeu mengumumkan utang pemerintah meningkat menjadi Rp4.567 triliun pada Maret 2019. Ada peningkatan Rp1 triliun dibandingkan angka utang pemerintah pada bulan sebelumnya.
Taufik Kurniawan didakwa telah menerima suap senilai total Rp4,8 miliar dari dua bupati di Jawa Tengah untuk pengurusan pencairan DAK dari APBN 2016 dan 2017.
Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan Puspita Wulandari tanpa pajak, sebuah negara tidak bisa melakukan berbagai program pembangunan.
Sri Mulyani mengakui pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan populis. Tapi, dia menegaskan kebijakan populis tidak salah asal stabilitas perekonomian tetap terjaga.
Menurut Sri Mulyani, ketidakseimbangan APBN itu terjadi salah satunya karena anggaran di era Presiden Soeharto menjadikan utang luar negeri sebagai penerimaan negara.