Indeks Apbn

Sri Mulyani mengungkapkan sulitnya mengumpulkan penerimaan pajak, apalagi target nyaris Rp3.000 triliun.

Ada 10 kementerian lembaga yang menerima anggaran besar di 2025. Kementerian dan lembaga apa saja?

Usulan pemerintah mengubah mekanisme anggaran pendidikan 20 persen dinilai tidak membenahi masalah biaya sekolah yang mahal.

Memahami kisi-kisi materi Cerdas Cermat APBN 2024 adalah langkah krusial bagi peserta untuk mempersiapkan diri secara efektif. Berikut contoh soal & jawaban

Dalam artikel ini akan dijelaskann jadwal timeline, persyaratan, dan cara mendaftar Cerdas Cermat APBN 2024. Berikut selengkapnya.

Meski diterima, DPR memberikan sejumlah catatan tentang P2 APBN 2023.

Burhanudin sebut sawit di Belitung Timur berkontribusi besar bagi APBN, tapi yang kembali ke daerah masih kecil.

Defisit anggaran 2023 yang hanya sebesar Rp337,3 triliun atau sekitar 1,61 persen dari PDB efektif mengurangi beban APBN di tahun-tahun selanjutnya.

Puan Maharani meminta APBN ke depan bisa bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, penyusunan anggaran makan siang gratis tak hanya dilakukan oleh Kemenkeu, tapi dibantu oleh tim transisi yang ditunjuk oleh Prabowo.

Pembukaan blokir anggaran ini akan dilakukan secara selektif dan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Penurunan pendapatan terjadi karena koreksi dari penerimaan perpajakan hingga 7%, dari Rp1.105,8 triliun menjadi Rp1.028,0 triliun pada Semester I 2024.

Menurut Sri Mulyani, dalam 10 tahun terakhir APBN berhasil berperan penting melaksanakan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik

Aviliani mengatakan, dengan beratnya beban APBN 2205, maka tidak heran kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis dialokasikan bertahap Rp71 triliun.

Praktik judi online semakin beringas; menyasar masyarakat bawah hingga kaum intelektual. Pemberian bansos penjudi bukan solusi yang tepat.

Erwin Dimas mengatakan penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 unik karena menyangkut masa transisi pemerintahan.

Kemenkeu menjelaskan dana simpanan peserta Tapera juga tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam postur APBN.

Rata-rata belanja pemerintah pusat untuk perubahan iklim adalah Rp81,3 triliun setiap tahun, atau kurang lebih 3,5 persen dari APBN.

Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit APBN 2025 sebesar 2,45–2,82 persen.

Bertambahnya jumlah kementerian pasti akan menambah anggaran untuk pembiayaan kementerian yang baru.