Menuju konten utama

Sri Mulyani: Pembiayaan APBN dari Utang akan Menyentuh Rp654 T

Pembiayaan APBN 2020 menggunakan utang diperkirakan menyentuh Rp654 triliun.

Sri Mulyani: Pembiayaan APBN dari Utang akan Menyentuh Rp654 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media tentang Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pembiayaan APBN 2020 akan mengalami peningkatan signifikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganana pandemi Corona atau Covid-19.

Ia mengatakan peningkatan pembiayaan ini terjadi baik yang bersumber dari utang maupun pos di luar utang.

“Pembiayaan akan jadi sangat menantang. Pembiayaan akan meningkat sangat besar. Totalnya Rp 545,7 triliun terdiri dari pembiayaan utang Rp654,5 triliun dan non-utang minus Rp108,9 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020).

Adapun merujuk pada APBN 2020 total pembiayaan berada di kisaran Rp351,9 triliun dari kategori utang. Lalu ada juga pembiayaan investasi minus Rp74,2 triliun berikut pemberian pinjaman, kewajiban penjainan dan pembliayaan lainnya. Alhasil total pembiayaan APBN 2020 berada di kisaran Rp307,2 triliun.

Perluasan pembiayaan ini kata Sri Mulyani terkait dengan perluasan defisit anggaran yang kini diperkirakan bisa mencapai 5,07 persen. Melalui perluasan defisit itu, pemerintah bisa menambah belanja senilai Rp405,1 triliun dan sekaligus mengantisipasi penurunan penerimaan yang mencapai 10 persen.

Rinciannya, Sri Mulyani akan menyasar anggaran non utang terlebih dahulu seperti Saldo Anggaran Lebih (SAL), dana abadi yang sudah disediakan pemerintah, sampai dana yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU).

“Pembiayaan ini akan kami upayakan dapat financing dari sumber yang paling aman duluan dan tingkat biaya paling kecil,” ucap Sri Mulyani.

Meski demikian Sri Mulyani membenarkan juga kalau dana dari pos-pos itu tidak akan cukup. Alhasil pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) tidak terelakan.

Ia bilang pemerintah akan menggunakan semua lini kredit yang tersedia baik itu multilateral atau bilateral seperti dari Asian Development Bank (ADB). Lalu ada juga opsi sesuai Perppu No 1 Tahun 2020 yang membolehkan Bank Indonesia menjadi pembeli SBN di pasar primer.

“Dalam kondisi pasar global volatile kami berikthiar mencari kesempatan terbaik agar mendapat biaya dan harga terbaik bagi SBN,” ucap Sri Mulyani.

Baca juga artikel terkait UTANG atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana