Indeks Anies-sandiaga

Indonesia Indicator merilis 10 isu yang paling banyak dibicarakan media terkait kepemimpinan Anies-Sandi, salah satunya isu reklamasi. 

Keduanya sudah menerbitkan beragam kebijakan dan mulai dirasakan masyarakat sejak keduanya dilantik 16 Oktober 2017.

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memberikan 11 catatan kritis terhadap sejumlah kebijakan Anies-Sandi yang muncul di masa 100 hari pemerintahannya di ibu kota.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, permasalahan di Jakarta semakin kompleks.

Program pembiayaan hunian DP 0 Rupiah yang pembangunannya telah dimulai oleh Pemprov DKI hanya memungkinkan bagi warga yang penghasilannya di atas UMP.

Pemprov DKI bakal mulai menjual hunian DP 0 persen setelah Badan Layanan Umum Daerah program tersebut selesai.

Anies Baswedan meresmikan program CAP, buah hasil kontrak politiknya dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota.

Kami membentuk Forum RT/RW untuk melawan arogansi Pak Ahok, kata Lukmanul Hakim.

Lawan politik Ahok merangkul Forum RT/RW untuk menjatuhkan sang petahana dalam palagan Pilkada Jakarta.

Mekanisme LPJ dana operasional RT/RW selama empat bulan masa Djarot adalah paling berbelit dibandingkan tiga gubernur sebelumnya.

KNTI menilai draft RPJMD DKI belum memuat program realisasi janji Anies-Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi dan memulihkan lingkungan Teluk Jakarta.

Tjahjo mengatakan, pengadaan TGUPP serta anggarannya merupakan hak dan wewenang yang sepenuhnya berada di tangan Gubernur DKI.

Soalnya Pemprov telah mengklarifikasi ihwal penempatan anggaran TGUPP itu kepada tim evaluasi di Kemendagri, Jumat lalu.

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Dana untuk Partai Politik akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Gabungan bersama DPRD hari ini.

Rencana pernikahan massal digagas Pemprov DKI buat pasangan kekasih yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan memberikan bantuan emas kawin.

Menurut Sandi, ia tak menjanjikan pemberian modal peserta OK-OCE akan diberikan dari APBD.

Sejak awal masa kampanye, Sandiaga menyatakan ia dan Anies akan mempermudah mekanisme permodalan melalui industri perbankan yang ada, bukan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya selama ini enggak ngomong saja. Karena saya enggak mau menambah masalah," kata Anies soal pengubahan Pergub tentang Pengelolaan Monas yang mendadak diumumkan akhir November lalu.

Pemprov telah menganggarkan Rp48,9 miliar dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2018 untuk program OK OCE.

Saat meninjau tanggul yang jebol di Jatipadang, Anies sempat meminta petugas untuk mengecek Sertifikat Hak Milik (SHM) warga.