tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyayangkan tingginya harga jual yang ditawarkan Pemprov DKI dalam program hunian dengan DP 0 persen. Seharusnya, harganya bisa jauh lebih murah karena meniru skema pembiayaan yang digunakan dalam program sejuta rumah pemerintah pusat.
“Dari skemanya mirip sama program sejuta rumah Jokowi. Sayangnya harga yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah," kata Prasetio saat dihubungi Tirto melalui sambungan telepon, Jumat (19/1/2018).
Skema yang dimaksud Pras, sapaaan akrab Prasetyo, adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga sekitar 5 persen per tahun.
Dalam program itu, kata Pras, pemerintah pusat menawarkan rumah seharga Rp100-135 juta untuk rumah tapak dengan cicilan Rp825 ribu sampai Rp1,1 juta per bulan dalam waktu dua puluh tahun. "Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan bank masyarakat dengan pendapatan Rp3 juta per bulan masih bisa mencicil," jelasnya.
Hal ini berbeda dengan program DP 0 Rupiah yang ground- breaking atau peletakan batu pertama salah satu bangunannya baru dilakukan kemarin, Kamis (19/1/2018), di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Dalam program tersebut, Pemprov menawarkan harga rumah dengan harga mencapai Rp350 juta yang cicilan perbulannya dari Rp1,5 juta sampai Rp2,6 juta.
"Artinya pendapatan minimal Rp4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 Rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah," tuturnya.
Dalam konteks ini, Pemprov DKI bakal mulai menjual hunian DP 0 Rupiah setelah Badan Layanan Umum Daerah program tersebut selesai. Untuk tahap pertama, kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan dibangun 2 tower rusun dengan kapasitas 700 unit lebih di daerah Pondok Kelapa.
Semua unit tersebut, jelas dia, diperuntukkan bagi masyarakat Jakarta berpenghasilan di bawah Rp7 juta. Seperti kata Pras, Anies juga menyampaikan bahwa program itu akan berjalan dengan meniru skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Pemerintah dengan DP 1 persen.
"Artinya, dengan skema 1 persen, lalu yang 1 persennya dari kita (Pemprov). Jadi pembiayaan dpnya menjadi 0 persen karena yang 1 persen disediakan lewat APBD," ujar Anies kemarin.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz
