Indeks Program Rumah Dp 0 Persen

Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor dan properti 0 persen sampai 31 Desember 2023.

Anies Baswedan mengubah syarat rumah DP 0 rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari bergaji Rp7 juta jadi Rp14,8 juta.

Pemeriksaan polisi terkait pembelian tanah untuk rumah DP Rp0 oleh BUMD Pemprov DKI Jakarta.

Dzikran mengatakan banyaknya warga yang ditolak permohonan KPR-nya oleh Bank DKI, salah satu faktornya karena masalah prioritas cicilan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut PDIP masyarakat Jakarta mengeluh dengan harga rumah DP 0 Rupiah yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Bidang Pembangunan mengatakan seharusnya program rumah DP 0 rupiah diprioritaskan untuk orang-orang yang berkemampuan rendah.

Skema DP 0 rupiah memungkinkan warga untuk membeli rumah tanpa uang muka / down payment.

Skema pembiayaan program DP 0 persen sudah hampir rampung.

Pemprov DKI masih enggan menjelaskan skema peluncurkan pembelian unit rumah DP 0 rupiah tersebut.

Gembong Warsono menyatakan, program rumah DP 0 persen tidak memiliki dasar hukum, sehingga jika dibuka pendaftaran, maka hal tersebut percuma.

Kredit rumah tanpa DP dapat meringankan beban ASN dan prajurit TNI-Polri yang belum memiliki hunian.

Polri mengklaim program rumah DP nol persen bagi para anggota kepolisian sudah diadakan sebelum dimunculkan oleh Anies-Sandi.

Skema KPR tanpa DP bagi ASN itu sudah dibicarakan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas.

Bappenas tinggal menyosialisasikan skema kredit rumah DP 0 rupiah untuk ASN, TNI, dan Polri tersebut.

Saat ini Pemprov baru mengesahkan Pergub tentang pembentukan UPT yang akan menyalurkan hunian program DP 0 rupiah.

Sandiaga mengklaim terdapat 21 pengembang swasta yang siap bergabung dengan program pembangunan hunian DP 0 Rupiah.

Penggunaan UPT sebagai penyalur hunian DP 0 Rupiah dinilai akan menghambat target Pemprov DKI untuk menyediakan hunian dalam jumlah besar.

Pemprov DKI membentuk unit pelaksana teknis (UPT) yang akan mengelola program hunian tanpa uang muka.

Sandiaga Uno mengakui konsep program pembiayaan rumah dengan "tanpa" uang muka masih belum matang. Pemprov DKI Jakarta tengah mencari solusinya.

Kalau tanya siapa yang menanggulangi itu, ya selama ini kita belum masuk ke situ pembahasannya," kata Agustino Darmawan.