tirto.id - Pemerintah bakal memberikan fasilitas bagi para pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan Polri untuk bisa memiliki rumah sendiri dengan harga murah. Proses pembahasannya pun sudah sampai pada tahap mematangkan skema pembiayaannya.
“Untuk skema pembiayaannya sudah hampir fix. Tidak ada uang muka, tenor bisa maksimal 30 tahun, dan pembayaran cicilannya bisa sampai melewati usia pensiun,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta pada Kamis (8/11/2018).
Fasilitas yang dimaksud ialah menyediakan rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan skema auto debit gaji pegawai pemerintahan. Mirip seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi sejumlah warganya, program ini menetapkan uang muka sebesar nol persen.
Menurut Bambang, realisasi dari rencana ini akan segera diterapkan. Bahkan Bambang menyebutkan apabila di sejumlah kementerian/lembaga sudah mulai menjalankan program ini.
“Kalau enggak salah, berdasarkan catatan terakhir itu sudah ada 500 [pegawai pemerintahan] yang menggunakan skema tersebut. Mencakup PNS, TNI, dan Polri,” ungkap Bambang.
Adapun Bambang berharap program ini nantinya bisa memfasilitasi keinginan para PNS, serta anggota TNI dan Polri, untuk memiliki rumahnya sendiri. Ia mengklaim jumlah aparatur negara yang belum memiliki rumah sendiri itu mencapai angka 900 ribu di seluruh Indonesia.
Dengan diberlakukannya program ini, Bambang berharap adanya insentif semacam FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang diperuntukkan bagi para aparatur negara. “Justru PNS, TNI, dan Polri belum punya. Makanya ini sedang disiapkan skema khusus,” ujar Bambang.
Masih dalam kesempatan yang sama, Bambang menyebutkan apabila fasilitas ini juga dirancang sebagai solusi bagi para aparatur negara yang ingin memiliki rumah sendiri di perkotaan. Bambang menilai faktor mahalnya harga tanah menjadi salah satu kendalanya.
“Kemarin Pak Presiden (Presiden Joko Widodo) menegaskan bahwa harus ada upaya khusus untuk penyediaan lahan di perkotaan. Sehingga bisa dibangun rusunami, yang bisa diakses dengan skema tersebut,” jelas Bambang.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora
