tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno optimistis 85 persen hunian dalam program DP 0 Rupiah bisa dibangun melalui kerja sama dengan badan usaha, termasuk swasta.
"Ada 21 pengembang di REI (Real Estate Indonesia) yang menyatakan siap bergabung di program rumah DP 0 rupiah. Jadi, mungkin ada sekitar 75 sampai 85 persen yang akan dibangun oleh dunia usaha, BUMD, BUMN,” kata Sandiaga di Blok M Square, Jakarta Selatan, pada Senin (16/4/2018).
“Dan juga ada beberapa [badan usaha] yang sudah menandatangani (perjanjian kerja sama)," Sandiaga menambahkan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta periode 2018-2022 sudah mematok target pembangunan 250.000 hunian DP nol persen. Tapi, Pemprov DKI hanya menargetkan pembangunan 14.564 hunian DP 0 persen dengan biaya APBD sampai 2022.
Berdasar RPJMD, Pemprov DKI berencana bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membangun hunian program DP 0 Rupiah sebanyak 3.222 unit. Rinciannya, 1.948 hunian dibangun pada 2019 dan 1.274 hunian di 2022.
Pemprov DKI juga menargetkan pembangunan 14.000 hunian di program serupa dalam jangka waktu lima tahun oleh BUMD. Sementara melalui skema kerja sama dengan badan usaha, Pemprov DKI menargetkan pembangunan 218.214 hunian DP 0 Rupiah hingga tahun 2022.
"Mereka siapkan lahan, kami siapkan pembiayaannya, dan kami siapkan juga tentunya bagaimana pengeksekusiannya di lima tahun ke depan," kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Sampai saat ini, Pemprov DKI baru menyiapkan 703 unit hunian dengan DP 0 persen di rumah susun Klapa Village, Kelurahan Pondok Gede, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Rumah susun tersebut terdiri dari 20 lantai dan berdiri di atas lahan milik salah satu BUMD di DKI Jakarta, yakni PD Pembangunan Sarana Jaya. Sebanyak 513 unit hunian di rumah susun itu bertipe 36 dan 190 unit sisanya merupakan tipe 21.
Untuk harga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan harga senilai Rp320 juta untuk tipe 36 dan untuk yang tipe 21 dibanderol seharga Rp185 juta.
Penjualan hunian tersebut hanya bisa dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola oleh Pemprov DKI.
"Kalau misalnya unit ini yang sudah dipesan diperdagangkan, kita akan langsung meng-cancel dan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventory kita. Karena tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh seperti itu," ujar Sandiaga.
Saat ini, Pemprov DKI masih mempersiapkan 2 Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dengan program hunian DP nol persen. Dua pergub itu mengatur penyelenggaraan program atau skema pembiayaan rumah DP 0 persen dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DP 0 Rupiah.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
