tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui konsep pembiayaan program rumah dengan down payment (DP) 0 rupiah masih belum matang. Lantaran itu, skema pembiayaan yang dipakai bisa berubah-ubah selama proses pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum dirampungkan.
Ia menyebut, misalnya, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dijalankan pemerintah pusat belum tentu diadopsi ke dalam program DP 0 Rupiah. Sebab, jika jumlah unit rumah yang disediakan sudah melebihi kuota, Pemprov DKI Jakarta harus membuat skema pembiayaan program DP 0 rupiah bisa terus berjalan.
"FLPP combine dengan kami dan setelah itu, kami harus memiliki konsep yang sama tapi tidak melibatkan fasilitas yang sudah penuh dari pemerintah pusat," ungkap Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).
"Jadi kalau misalnya. tidak lagi dimungkinkan menggunakan skema dari pemerintah pusat, berarti pemerintah daerah yang harus menyediakannya," imbuh Sandiaga.
Saat ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta masih mencari skema pembiayaan terbaik yang bisa diterapkan di DKI. Target penyelesaian BLUD masih belum berubah yakni pada April 2018.
Skema tersebut akan terus digodok hingga benar-benar matang dan bisa direalisasikan dalam jangka lima tahun. Apalagi program itu telah masuk ke dalam Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.
"Mereka pasti menggodok teknisnya. Karena yang saya sampaikan filosofi semua kan. landasan dari segi pemikiran saya sama Pak Anies, dikerucutinnya sama pak Agustino (Kepala Dinas Perumahan)," ujar Sandiaga.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan, belum bisa menjelaskan soal siapa yang akan mensubsidi bunga kredit dalam program DP 0 rupiah.
Ia hanya menyampaikan bahwa program tersebut menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni hunian dengan DP 1 persen dan bunga angsuran sebesar 5 persen. Namun ia tak menjawab dari mana uang yang dipakai untuk memberikan subsidi bunga dalam program DP 0 Rupiah.
"Itu belum bisa saya jawab, ya. Yang jelas kebijakan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) itu bunganya 5 persen. Kalau tanya siapa yang menanggulangi itu, ya selama ini kita belum masuk ke situ pembahasannya," kata dia di komplek Balai Kota, Jakarta Pusat, hari ini.
Program DP 0 Rupiah pertama kali dipopulerkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun lalu.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Agung DH
