tirto.id - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti program hunian DP 0 Rupiah yang dinilai bertolak belakang dari visi penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta. Mereka menilai banyak masyarakat justru mengeluh dengan harga yang diterapkan oleh Pemprov DKI.
Pernyataan itu dilontarkan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI tahun 2020 di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019) siang.
"Karena masyarakat DKI Jakarta yang mengeluh dengan harga rumah DP 0 Rupiah tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjutak, di ruang rapat paripurna, Rabu (4/12/2019) siang.
Padahal program hunian DP 0 Rupiah sendiri mendapat penyertaan modal daerah (PMD) mencapai Rp500 Miliar pada RAPBD 2020.
Selain itu menurut Jhonny pemprov juga tidak serius melakukan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) yang bisa menyasar masyarakat kalangan bawah dengan tarif yang rendah. Johnny berpendapat bahwa hal itu tidak dilakukan oleh eksekutif lantaran terlalu fokus terhadap program DP 0 Rupiah.
"Oleh karena anggaran diprioritaskan untuk program DP 0 Rupiah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melanjutkan program rusunawa bagi masyarakat bahwa. Hal itu disebabkan karena terlalu fokus kepada program rumah DP 0 Rupiah," katanya.
Dalam pidatonya, ia mengatakan padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 ditargetkan sebanyak 232 ribu unit rusunawa baru tercapai.
"Sehingga target ini terancam tidak tercapai," tutupnya.
Program rumah DP 0 Persen yang menjadi program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diklaim bakal diminati masyarakat ibu kota. Ternyata sejauh ini dari 780 unit yang tersedia, baru terjual sekitar 100 unit.
Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto membenarkan hal tersebut, jumlah pembeli itu merupakan data penjualan di Rumah Susun Milik (Rusunami) Klapa Village, Jakarta Timur. Meski demikian, dia meyakini jumlah tersebut bakal terus bertambah.
"Sekitar seratusan dari 780, tapi proses masih jalan terus sambil jalan," ujar Kelik di Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Irwan Syambudi
