Pengunggahan video tersebut lebih banyak disalahgunakan dan justru menjadi alat saling ejek antara pendukung Anies-Sandiaga dan pendukung mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Perdebatan tak substantif antar-netizen di kolom komentar video yang diunggah Pemprov DKI menjadi salah satu pertimbangan Pemprov tak lagi mengunggah video di YouTube.
Menurut Soni Sumarsono, setiap rupiah uang rakyat yang harus dikeluarkan dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Tadi saya sudah tanya sama Asisten Pemerintahan. 2017, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan laporan (pertanggungjawaban Operasional)," ungkap Anies Baswedan.
Djarot Saiful Hidayat mengubah keputusan soal besaran uang perjalanan dinas bagi anggota dewan, dari antara Rp1 juta - Rp2 juta menjadi Rp4 juta - Rp5 juta per orang.