tirto.id - Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati membeberkan alasan dihentikannya unggahan video rapat pimpinan di YouTube.
Menurut dia, ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi Pemprov untuk tak membuka rapim ke publik. Salah satunya adalah pro kontra dan perdebatan tak substantif yang muncul di kolom komentar video.
"Tayangannya sudah pernah lihat belum? Komentar-komentarnya dan sebagainya. Nah yang seperti itu menjadi bahan review kembali evaluasi kan. Kami kan pengin beri informasi itu efektif," ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (11/12/2017).
Menurut Dian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tak menginginkan adanya perdebatan tak substantif yang justru akan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, Diskominfomas juga harus menjaring lebih lanjut mana yang merupakan informasi publik dan mana yang bukan.
Dengan demikian, kata dia, perdebatan-perdebatan serta prasangka yang muncul di publik tidak berlebihan. "Kan ada yang namanya informasi publik, dan ada informasi yang dikecualikan. Jadi kalau misalnya kemarin hal-hal yang masih dalam wacana atau rencana untuk meminimalisir persepsi yang salah, kami harus review lagi, apakah ini bisa disampaikan pada publik," ungkapnya.
Kendati begitu, ia mengatakan bahwa Pemprov masih mempertimbangkan apakah video itu akan seterusnya dihilangkan atau hanya untuk sementara waktu. Sebab, jika hasil evaluasi mengatakan bahwa video rapim lebih baik jika ditampilkan, maka kemungkinan Diskominfotik akan kembali mengunggah video tersebut.
"Ya lagi proses hasil akhirnya apa unggah atau diunggah atau tidak nanti kami kasih tau lagi deh. Kami masih koordinasi dulu," katanya.
"Harus dilihat juga karena ini bagian dari informasi publik. Jadi kami lagi koordinasi internal untuk nanti di penayangannya, materi yang ditayangkan akan seperti apa," tambah Dian.
Sebelumnya, Sandiaga Uno menyebut tidak diunggahnya video rapat pimpinan (Rapim) ke YouTube dilakukan lantaran untuk mencegah perpecahan antarwarga Jakarta. Sebab, menurut dia, pengunggahan video tersebut lebih banyak disalahgunakan dan justru menjadi alat saling ejek antara pendukungnya dan pendukung mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Jika hal ini dibiarkan, kata dia, maka suasana di Jakarta tidak akan pernah kondusif. "Yang kami pantau dari kemarin bahwa rapim yang pertama kami unggah itu ternyata digunakan bukan hanya oleh yang tidak mendukung kami tapi juga yang mendukung kami, membangga-banggakan gitu dan memprovokasi," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/12/21017).
"Kami ingin semuanya rukun, kami ingin semua bersatu. Prinsip transparansi enggak akan kami [hilangkan]. Itu non-negosiable lah, kami transparansi akuntabilitas kami ke depankan lah," tambahnya.
Kendati demikian, menurut Sandi, bukan berarti Pemprov tak mengedepankan prinsip transparansi kepada publik. Sandi menjamin bahwa setiap Rapim akan tetap direkam. Hanya saja, untuk mendapatkan rekaman tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pihak lain wajib mengajukan permohonan dan izin kepada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfotik) DKI Jakarta.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
