Video Rapim Tak Diunggah ke YouTube, Sandi: Kita Ingin Semua Rukun

"Kita ingin semuanya rukun, kita ingin semua bersatu. Prinsip transparansi enggak akan kita (hilangkan). Itu non-negotiable lah, kita transparansi akuntabilitas kita kedepankan lah," tambahnya.

Kendati demikian, bukan berarti Pemprov tak mengedepankan prinsip transparansi kepada publik. Sandi menjamin bahwa setiap Rapim akan tetap direkam. Hanya saja, untuk mendapatkan rekaman tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pihak lain wajib mengajukan permohonan dan izin kepada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfotik) DKI Jakarta.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa setiap wartawan sebenarnya diizinkan masuk untuk meliput ke rapat-rapat Pemprov yang bersifat rutin dan penting. Hanya saja, selama ini tak pernah ada pemberitahuan bahwa rapat tersebut boleh dimasuki wartawan.

"Kita akan berikan akses untuk semua Rapim. Bukan hanya rapat rapim saja. Tapi rapat-rapat yang saya jalankan juga terbuka. Dan sebetulnya wartawan boleh masuk dan beberapa wartawan sudah berapa kali masuk, termasuk di rapat-rapat penting yang lainnya."

Jika dibandingkan dengan era kepemimpinan Gubernur Ahok, kebijakan yang diambil oleh Anies-Sandi memang terlihat berkebalikan.

Sebab, waktu mantan Bupati Belitung Timur itu menjabat, hampir semua rapat diunggah ke YouTube dengan tujuan mengedukasi masyarakat serta agar mereka berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan kebijakan di Pemerintah.

Terkait hal tersebut, Sandi mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh dirinya dan Anies Baswedan saat ini hanya berlangsung sementara dan akan dievaluasi sewaktu-waktu.

"Yang ingin kita hadirkan mempersatukan dulu warga, nanti setelah itu setelah sudah ketemu ritmenya dan manfaatnya lebih banyak untuk diunggah terutama untuk sisi edukasi, sisi pemerintah bisa melihat kebijakannya itu bisa dimengerti oleh masyarakat itu nanti kita evaluasi ulang," ujar mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu.