Indeks Aji

Sekitar sepekan sebelum tewas, Sempurna gencar menyoroti berbagai dugaan tindak pelanggaran hukum.

AJI menolak RUU Penyiaran utamanya Pasal 56 Ayat (2) butir c yaitu larangan menanyangkan investigasi eksklusif.

Pers Indonesia masih belum bebas sepenuhnya, mulai dari risiko pekerjaan hingga minimnya kesejahteraan.

Terdapat sejumlah akun pendukung capres tertentu dengan narasi seragam, serta akun yang hanya aktif ketika masa pemilu.

AJI Padang, PFI Padang, dan IJTI Sumatra Barat menilai intimidasi yang dilakukan kepolisian telah melanggar kebebasan pers.

Dengan menyusupkan anggota polisi pada institusi media, Polri telah mengabaikan hak atas kemerdekaan pers.

AJI mendorong Bawaslu dan KPU bersama Dewan Pers menyusun pedoman pemberitaan pemilu.

Permenkominfo 5/2020 bukan semata persoalan administrasi PSE saja, tapi banyak pasal yang dianggap mengancam kebebasan bersuara dan pelanggaran privasi.

Dua jurnalis diintimidasi oleh tiga pria yang berbadan tegap, berambut cepak, dan berpakaian hitam saat meliput di sekitar rumah Kadiv Propam Ferdy Sambo.

Dua terdakwa penganiaya Nurhadi yakni Purwanto dan Muhammad Firmah Subkhi dituntut 1 tahun 6 bulan penjara.

Gugatan tersebut berangkat dari insiden pemblokiran akses masyarakat ke situs Suara Papua pada 2016 yang dilakukan oleh Kominfo.

AJI menilai semestinya kepolisian memastikan para anggotanya tidak melakukan kekerasan, bukan 'memoles' kegiatan polisi menjadi humanis.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi harus diusut tuntas.

Survei AJI Jakarta menyebut jurnalis juga korban kekerasan seksual. Pelakunya termasuk narasumber dan rekan sekantor.

Upaya peretasan dilakukan melalui akun Telegram jurnalis Tempo. Lalu merembet tak bisa diaksesnya akun Whatsapp.

Menjelang runtuh, Orde Baru memberedel sejumlah media yang kritis kepada pemerintah. Situasi ini mendorong kelahiran AJI.

Revisi UU Pers lewat RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru bertujuan membangkrutkan perusahaan media.

Aliansi Jurnalis Indepeden Indonesia kritik pasal sanksi administratif di RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena membawa ke masa orde baru.