Indeks Aji

MK dinilai mempertahankan norma pidana yang tidak memiliki batasan jelas dan berpotensi dipakai untuk membungkam kerja pers serta kebebasan berekspresi.

AJI mencatat, pelaku kekerasan jurnalis terbanyak adalah pelaku tidak teridentifikasi (29 kasus), lalu Polisi (21 kasus) dan enam kasus dilakukan TNI.

Nany mengungkapkan, praktik intervensi dan intimidasi dari penguasa terhadap ruang redaksi umumnya berbentuk menghapus berita atau menahan berita.

Erick menyampaikan bahwa jurnalis dikriminalisasi oleh polisi karena kerja-kerja jurnalis saat audiensi dengan Komite Reformasi Polri, Rabu (26/11/2025).

Pengurus AJI Indonesia Sunudyantoro, menekankan bahwa AI telah menjadi bagian tak terhindarkan dari era media digital.

Dalam sepekan terakhir, AJI menerima laporan kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi unjuk rasa di Gedung DPR dan Mako Brimob Polda Metro Jaya.

AJI mendesak Polda Kepri untuk mengusut kasus teror dan intimidasi terhadap sejumlah media yang berada di Kepri lewat order fiktif.

AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam tindakan kekerasan yang dialami jurnalis ProgreSIP saat meliput demonstrasi May Day.

Peraturan Polri terbaru mewajibkan jurnalis asing untuk mengantongi surat keterangan kepolisian.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengungkapkan teror kepada jurnalis Tempo, tidak hanya kali ini.

Aturan pakaian wajib mengenakan jas saat rapat paripurna dinilai menggangu efektivitas kerja jurnalis di lingkungan parlemen.

Seturut data AJI Semarang, aksi represif aparat itu menyebabkan 18 orang jadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Politik identitas dinilai perlu menjadi perhatian dan diwaspadai meskipun tidak semasif pemilu sebelumnya.

Sekitar sepekan sebelum tewas, Sempurna gencar menyoroti berbagai dugaan tindak pelanggaran hukum.

AJI menolak RUU Penyiaran utamanya Pasal 56 Ayat (2) butir c yaitu larangan menanyangkan investigasi eksklusif.

Pers Indonesia masih belum bebas sepenuhnya, mulai dari risiko pekerjaan hingga minimnya kesejahteraan.

Terdapat sejumlah akun pendukung capres tertentu dengan narasi seragam, serta akun yang hanya aktif ketika masa pemilu.

AJI Padang, PFI Padang, dan IJTI Sumatra Barat menilai intimidasi yang dilakukan kepolisian telah melanggar kebebasan pers.