Indeks Ahok

Informasi yang menyebut Ahok mengaudit Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan korupsi di Kementerian ESDM itu bersifat salah dan menyesatkan.

Komut dan Dirut Pertamina sekarang layak diganti, karena terbukti tidak mampu membenahi sistem keamanan dan keselamatan di wilayah kerjanya.

DPR mempertanyakan kesiapan Pertamina yang dipimpin oleh Komisaris Utama, Basuki Tjahaja Purnama dalam melaksanakan operasinya.

Sejarah depo Pertamina Plumpang, benarkah Ahok pernah minta relokasi?

Dalam struktur organisasi KPK, tidak disebut nama Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut masih tercatat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Megawati sebagai Ketum PDIP belum mengumumkan kandidat yang diusung.

Jabatan Ketua DPW PSI DKI Jakarta yang ditinggalkan Michael Victor Sianipar akan diisi Grace Natalie untuk sementara.

Surya Paloh merasa heran dengan beberapa pihak yang menilai Partai NasDem sebagai "kadrun" akibat mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

Pengacara keluarga Brigadir J belum menerima surat somasi dari pihak Ahok.

Riza meminta publik tak mengaitkan peristiwa penggusuran Kampung Akuarium oleh Ahok dengan tanah yang dibawa Anies ke IKN Nusantara.

Wasisto mendorong agar proses seleksi kepala badan otorita IKN lebih objektif daripada pemilihan langsung kepada Ahok.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok memenuhi syarat sebagai Kepala Otorita IKN.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakin sosok Ahok akan dipilih Jokowi untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut Ngabalin, Jokowi sebagai presiden memiliki kewenangan memilih Kepala Otorita IKN sehingga publik harus menerimanya, suka maupun tidak suka.

Semasa hidupnya, Lulung dan Ahok sering berseteru tentang permasalahan yang ada di Jakarta.

Penggusuran selalu jadi solusi penataan kampung kumuh. Pemprov DKI Jakarta punya cara: kolaborasi antar warga, swasta dan pemerintah. Bisakah berkelanjutan?

Pembangunan Kampung Susun Cakung ditujukan bagi 75 warga Bukit Duri yang pernah tergusur akibat normalisasi Sungai Ciliwung pada tahun 2016 pada era Ahok.

Gebrakan Ahok atau BTP yang meminta agar fasilitas kartu kredit bagi direksi dan komisaris Pertamina dicabut menuai polemik.

Komut PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, selain kartu kredit, fasilitas gaji tambahan direksi dan komisaris akan dihapus.

KemenBUMN buka suara terkait usulan Komut PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mencabut kartu kredit korporat direksi dan komisaris.