tirto.id - Media sosial kembali diramaikan dengan isu terkait sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kali ini, sebuah unggahan mengaitkan Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Sebuah akun di Facebook bernama "Viral World" mengunggah video berisi narasi bahwa Ahok telah didapuk menjadi ketua KPK.
"Ahok Di Tunjuk Jadi Ketua Kpk, Tikus Tikus Berdasi Gemetaran," bunyi keterangan yang menyertai video tersebut.
Video berdurasi 10 menit 9 detik tersebut diunggah pada 18 Februari 2023 dan menarik cukup banyak perhatian. Sampai Senin (20/2/2023), video tersebut sudah ditonton sebanyak 172 ribu kali. Sementara unggahan secara umum mendapat 5,9 ribu impresi (like), 2,9 ribu komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 290 kali.
Lalu benarkah informasi ini? Benarkah Ahok telah menjadi Ketua KPK?
Penelusuran Fakta
Setelah Tim Riset Tirto menyaksikan video secara keseluruhan, tidak ada klaim seperti yang dipaparkan di keterangan video maupun thumbnail.
Di awal video, terdapat cuplikan wawancara dengan Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden, terkait Dewan Pengawas KPK serta wawancara dengan Ahok. Namun, di kedua cuplikan tersebut tidak ada pernyataan mengenai penunjukkan Ahok sebagai Ketua KPK.
Video berlanjut dengan narator yang membahas tentang isu Ahok menjadi Ketua KPK dengan latar beberapa cuplikan Ahok ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Informasi yang dibacakan narator bersifat opini atau fakta yang tidak berhubungan dengan penunjukkan Ahok sebagai Ketua KPK sebagaimana dituliskan di judul video. Bahkan di menit 3:37, disebutkan kalau Ahok sendiri sudah menyangkal informasi kalau dia akan menjadi Ketua KPK. Kembali di menit 9:38 disebutkan kalau Ahok menjadi Ketua KPK hanyalah pengadaian.
Berdasar penelusuran lebih lanjut ke situs resmi PT Pertamina (Persero), nama Basuki Tjahaja Purnama masih terdaftar sebagai Komisaris Utama. Sementara itu di situs Lembaga Sertifikasi Profesi KPK, tidak ada nama Ahok di jajaran struktur organisasi.
Adapun informasi salah mengenai Ahok menjadi bagian dari KPK, telah beberapa kali naik ke permukaan di masa lampau. Tahun 2019 informasi ini sempat naik ke permukaan, tetapi langsung dibantah oleh pihak Istana dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga sempat mengkategorikan informasi ini sebagai hoaks.
Tahun 2022, kembali informasi ini beredar di media sosial. Kompas.com juga sempat menyanggah informasi ini.
Sumber:
Editor: Farida Susanty
