tirto.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
"Tapi, siapa yang akan diputuskan, kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta," kata Hasto, saat memberikan keterangan pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/1/2022) dilansir dari Antara.
Terkait pengajuan Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN di Kalimantan, kata Hasto, semua hal itu disampaikan dalam dialog antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden, hanya saja ketika partai diminta kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Hasto.
Untuk mengelola IKN di Kalimantan, kata dia, memerlukan pemimpin yang berani, visioner, memahami kultur kebudayaan bangsa, memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antarbangsa.
Tak hanya itu, kepala otorita IKN juga memiliki perencanaan yang memadukan antara gambaran smart city sebagai identitas yang mau dibangun di ibu kota negara, tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia.
"Juga dari pandangan geopolitik dimana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," kata Hasto.
Dirinya mendengar ada banyak nama yang telah disaring dan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. Hasto meyakini Jokowi akan memilih nama sesuai dengan kriteria yang diharapkan PDIP.
Terkait nama Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai calon Kepala Otorita IKN, menurut Hasto tak mungkin. Hal ini karena Risma sudah mendapatkan tugas dari Jokowi sebagai Mensos. Begitu pun Abdullah Azwar Anas, kata Hasto juga tak mungkin dipilih Jokowi karena mantan Bupati Banyuwangi itu baru saja menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
