tirto.id - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati mengundurkan diri.
Permintaan mengganti Komut dan Dirut tersebut sebagai salah satu buntut dari peristiwa Ledakan dan kebakaran di kilang minyak Pertamina, yang merupakan objek vital negara secara beruntun dalam satu bulan terakhir. Terakhir diketahui Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai, Riau, mengalami ledakan pada Sabtu (1/4/2023).
“Komut dan Dirut Pertamina sekarang layak diganti, karena terbukti tidak mampu membenahi sistem keamanan dan keselamatan di wilayah kerjanya. Padahal keduanya sudah diberi kesempatan berkali-kali. Karena itu agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, Saya berharap Presiden memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mengganti Komut dan Dirut Pertamina,” tegas Mulyanto kepada Media, Senin (3/4/2023).
Lebih lanjut pihaknya minta Jokowi mengedepankan kepentingan negara dalam menyikapi masalah ini. Jangan karena Komut dan Dirut adalah orang dekat Istana, maka Jokowi tidak berani menindak dan meminta pertanggungjawaban.
Presiden Jokowi, lanjut Mulyanto juga harus peka bahwa ledakan dan kebakaran di objek vital negara yang terjadi secara beruntun ini bukan sesuatu yang biasa.
Kejadian ini, kata Mulyanto, harus disikapi dengan serius, karena bisa berdampak pada ketahanan cadangan energi nasional kita. Apalagi sekarang menjelang Hari Raya Idul Fitri di mana kebutuhan BBM masyarakat akan meningkat karena ada kegiatan rutin tahunan yaitu mudik lebaran.
Politisi Fraksi PKS ini menilai bahwa saat ini sudah saatnya Jokowi bersikap sebagai negarawan. Pilihlah orang yang tepat untuk menempati jabatan Komut dan Dirut Pertamina. Orang tersebut harus paham alur kerja Pertamina, baik secara strategis, manajerial, maupun teknis. Sehingga upaya perbaikan manajemen risiko Pertamina dapat dijalankan dengan baik.
Selain itu pejabat ini harus mampu berkoordinasi dengan institusi TNI dan Polri untuk mengamankan objek vital negara yang dikelola Pertamina.
"Sudahi pola-pola penunjukan calon pejabat Pertamina berdasarkan asas pertemanan. Di saat umur pemerintahan Jokowi yang tinggal setahun lagi sebaiknya presiden mencari figur yang baik untuk membenahi Pertamina. Semoga dengan pilihan yang tepat itu Jokowi dapat meninggalkan legacy yang baik bagi rakyat Indonesia," pungkasnya.
Di sisi lain,Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mendesak PT Pertamina (Persero) mengaudit keselamatan seluruh kilangnya di Indonesia.
"Ini berarti ada masalah sistemik dalam operasional Pertamina yang harus dibenahi segera. Kejadian ledakan dan kebakaran ini terus berulang di berbagai tempat. Oleh karenanya Pertamina harus lakukan audit investigasi dan audit keselamatan secepatnya," tegasnya.
Menurut Politisi dari Fraksi PAN ini, sekalipun kebakaran sudah padam dalam beberapa jam selang ledakan, tetapi itu tidak bisa menjadi dalih Pertamina. Sebab, ia menilai pangkal atau penyebabnya kebakarannya yang harus segera diketahui.
"Pemadaman cepat penting, tapi pertanyaannya adalah kenapa sampai terjadi ledakan? Siapa yang lalai atau sistem apa yang tidak bekerja hingga meledak? Ini harus ditemukan segera penyebabnya agar tidak terjadi pada kilang dan depo Pertamina lain," tambahnya.
Selain itu, Ia juga minta Pertamina bertanggung jawab atas korban luka yang dibawa ke rumah sakit. Pun demikian dengan rumah warga atau fasilitas umum yang terdampak ledakan kilang Depo tersebut.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Reja Hidayat
