tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi mencanangkan pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Lahan HPL 04 Jatinegara, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (7/10/2021).
Pembangunan Kampung Susun Cakung tersebut ditujukan bagi 75 warga Bukit Duri yang pernah tergusur akibat normalisasi Sungai Ciliwung pada tahun 2016 atau era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Lima tahun mereka menanti, dan alhamdulillah prosesnya memang panjang karena harus semuanya tertib administrasi dan memastikan bahwa semua dijalankan dengan baik,” kata Anies di lokasi, Kamis (7/10/2021).
Kampung Susun Cakung ini merupakan hasil perencanaan yang menampung aspirasi warga dengan konsep “Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung”.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu berharap dengan dibangunnya kampung susun ini bukan hanya menjadi hunian yang layak, namun juga memiliki desain yang menjaga hubungan sosial masyarakat, menjadi hunian produktif, dan ramah lingkungan.
Karena dibangun dengan konsep ramah lingkungan, menyediakan kolam detensi, dan retensi kolam untuk mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, serta penyerapan udara.
Lalu kampung susun itu dirancang dengan konsep mezanin, agar memungkinkan mereka bekerja dari rumah di masa pandemi saat ini.
"Ketiga, rancangannya ramah lingkungan, salah satunya bisa mengelola air dengan baik dan mengelola SDA dengan ramah,” ucapnya.
Lebih lanjut, hadirnya Kampung Susun Cakung merupakan ikhtiar untuk menunaikan janji, yakni menghadirkan keadilan dan peluang bagi warga DKI Jakarta untuk mendapatkan hunian.
“Bagi kami di Pemprov DKI Jakarta, ini adalah salah satu janji yang kita tunaikan dan salah satu hal mendasar yang perlu menjadi kesadaran kita semua. Bahwa siapa pun yang ada di kota ini, berhak untuk mendapatkan keadilan, berhak mendapatkan kesempatan.
Anies menargetkan pembangunan tersebut akan rampung pada Maret 2022 nanti.
Kampung Susun Cakung ini merupakan bangunan rusun terdiri dua blok dengan ketinggian lima lantai, dengan jumlah unit sebanyak 79 unit hunian split level.
Dilengkapi dengan sarana prasarana seperti ruang serbaguna, musala, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor RT dan pengelola, taman kanak-kanak, taman bermain, parkir, taman dan lain-lain.
Luas lahan rusun hunian sekitar 4.407 m2 yang merupakan bagian lahan HPL 4 seluas 29.070 m2 dan tercatat sebagai aset milik Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman (UPK-PPUKMP) Pulogadung.
Selama ini, 75 Kepala Keluarga (KK) korban penggusuran di Bukit Duri belum mempunyai tempat tinggal tetap. Mereka tinggal di rumah sanak saudaranya selama ini sejak digusur pada 26 September 2016.
Kala itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan penggusuran dengan dalih penertiban banguan dalam rangka normalisai Sungai Ciliwung.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan kala itu melayangkan surat peringatan ketiga (SP 3) kepada 170 pemilik rumah di RW 09, 10, 11, dan 12. Namun, sejumlah warga menolak rumahnya digusur. Sebagian dari mereka kemudian ada yang direlokasi ke Rusun Rawa Bebek.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
