Anggaran Shelter Bukit Duri Kembali Diaktifkan di APBD-P DKI 2018

Oleh: Hendra Friana - 13 September 2018
Dibaca Normal 1 menit
Pemprov DKI kembali mengaktifkan alokasi anggaran untuk pembangunan shelter bagi warga korban penggusuran Bukit Duri.
tirto.id - Anggaran pembangunan shelter atau tempat penampungan sementara untuk warga Bukit Duri kembali diaktifkan dalam APBD-Perubahan DKI Jakarta 2018. Sebelumnya, alokasi anggaran tersebut sempat dimatikan dan tak terserap karena kendala penentuan lahan.

Dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI hari ini, anggaran tersebut diusulkan kembali oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5,9 miliar.

"Jadi oleh TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah] itu diajukan di [APBD] perubahan karena Juli lalu belum ada untuk lahannya," kata Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Melli Budiastuti, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurut Melli, ada dua opsi lahan untuk pembangunan shelter bukit duri yakni: di Wisma Ciliwung yang diusulkan warga dan tanah milik Kementerian Keuangan yang jadi usulan Pemprov DKI.


Lahan Wisma Ciliwung seluas 1,6 hektare yang diusulkan warga itu nantinya juga akan menjadi lokasi pembangunan kampung susun untuk warga korban penggusuran Bukit Duri.

Namun, kata Melli, lahan di Wisma Ciliwung masih bermasalah terkait dengan dokumen kepemilikan aset. Karena itu, Pemprov DKI belum bisa membeli lahan tersebut sampai sertifikat kepemilikan aset lengkap.

Sementara untuk lahan yang diusulkan Pemprov DKI, menurut Melli, Gubernur Anies Baswedan telah bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk menghibahkan lahannya guna menjadi lokasi shelter. Di atas lahan tersebut juga telah berdiri bangunan bekas kantor pajak seluas 1000 meter persegi dengan kerusakan bangunan mencapai 70 persen.

"Nanti mungkin kita bisa lakukan rehabilitasi, biar siap untuk dihuni, jadi nanti kita akan dilakukan penyekatan," tuturnya.

Sementara Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan dua calon lokasi shelter itu hingga kini masih terus dipertimbangkan oleh warga dan Pemprov. Namun, apabila APBD-P 2018 telah resmi ditetapkan, kata dia, mau tak mau harus ada salah satu lahan yang dieksekusi untuk pembangunan shelter sebelum habis tahun anggaran.

"Banyak kendala, tapi kita on proses terus," kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov DKI tersebut.


Baca juga artikel terkait APBD-P DKI 2018 atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
DarkLight