tirto.id - Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan bahwa Pemprov masih mencari lahan untuk membangun shelter atau tempat penampungan sementara di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan lantaran rencana untuk pembangunan shelter sebelumnya gagal karena terkendala masalah lahan.
Selain itu, anggaran pembangunan shelter untuk kampung yang tergusur di era gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu juga telah dimatikan dalam APBD 2018. Hal itu disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) pekan lalu.
"Saya tugaskan Pak Wali untuk yang Wisma Ciliwung itu dicek legalitasnya, karena pemerintah daerah kan baru bisa bayar kalau hak dasar tanah tersebut benar," ujar Saefullah, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018)
Menurut Saefullah, Pemprov juga masih perlu memastikan legalitas lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan agar shelter yang dibangun tidak menimbulkan masalah hukum. Jika tak ada masalah, kata dia, "ya, nanti kita anggarkan di DKI.”
Selain itu, ada pula lahan alternatif lain milik Kementerian Keuangan yang diusulkan untuk jadi lahan pembangunan shelter. Lahan tersebut juga tak jauh dari tempat bekas penggusuran di Bukit Duri.
"Tanah Kementerian Keuangan yang terlantar, bangunannya saya lihat kalau enggak Jepang, ya zaman Belanda kali itu. Jadi, enggak kepakai, sayang," tutur Saefullah.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
