Indeks Ahok

Gubernur DKI Jakarta akan memberlakukan sistem three in one hanya pada waktu sore hari untuk mengurangi kemacetan di Jakarta saat jadwal pulang kantor.

Ahok akan diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Raperda Reklamasi di Pantai Utara Jakarta pada Selasa (10/5/2016).

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjanji akan menindak tegas para pelajar yang terlibat tindak kenakalan remaja, seperti tawuran, berkelahi, dan bullying.

Ahok sudah mengantongi nama-nama calon pengganti Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, yang telah mengundurkan diri.

Gubernur DKI Jakarta pastikan pembangunan infrastruktur terkait Asian Games 2018 di Ibukota akan selesai tepat waktu.

Yusril Izha Mahendra enggan mengomentari soal kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pemrov DKI akan memberikan bantuan sebesar Rp18 juta pertahun kepada pemegang kartu Jakarta Pintar untuk masuk ke Perguruan Tinggi

Ahok mengaku menemukan 60 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat pendataan online

Pemerintah akan mengintegrasikan reklamasi Teluk Jakarta ke dalam Garuda Project.

Ahok meluruskan istilah “wakaf” yang dia gunakan saat melakukan pembelian lahan Masjid Luar Batang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengomentari mundurnya Rustam Effendi

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta supaya kontribusi 15% dari pengembang reklamasi tetap berlaku. Ia juga berpendapat bahwa permasalahan reklamasi hanyalah masalah tumpang tindih aturan semata.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menolak jika nama adiknya disebut sebagai notaris yang mengurusi transaksi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak khawatir pemberitaan tentang isu proyek reklamasi dan rumah sakit Sumber Waras belakangan ini membuat citra dirinya jatuh.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berencana menerapkan sistem berupa key performance indicator (KPI). Sistem KPI pertama di Pemerintahan Indonesia ini akan mulai pada Mei 2016.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa diuntungkan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memanggil dirinya dan diminta keterangannya atas pembelian lahan sumber waras.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta ada penyimpangan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp191,33 miliar. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan BPK pada Agustus 2015 lalu.

Ketua Parlemen Pemerintah Kota Shanghai, Cina, Wu Zhiming pada Rabu, (13/4/2016), akan bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk menjajaki kerja sama sebagai kota kembar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menilai pembelian lahan RS Sumber Waras berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp191,3 miliar. Ia mengatakan pembelian lahan itu terang dan tunai.

KPK masih mendalami keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pembelian pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare apakah ada kesalahan fatal atau tidak. Sebab, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pembelian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.