tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pihaknya masih mendiskusikan besaran dana yang akan ditempatkan pada Bank Jakarta dan Bank Jawa Timur.
“Saya sekarang punya Rp275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka. Mereka bisa terima berapa,” ujar Purbaya di Hotel Shangri-La, Rabu (8/10/2025).
Berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun sebelumnya ke bank BUMN yang dilakukan secara mandatori, Purbaya menekankan pendekatan terhadap bank daerah akan lebih hati-hati.
Ia mengaku telah mengutus timnya untuk berdiskusi langsung dengan direksi kedua bank.
“Kalau waktu bank BUMN kan saya paksa. Saya takut juga banknya enggak sebesar BUMN kan, enggak sebesar Himbara. Jadi, saya kirim orang sedang diskusi dengan mereka. Cek berapa mereka bisa terima,” jelas Purbaya.
Kebijakan ini merupakan perluasan dari program penempatan dana pemerintah yang sebelumnya telah menyalurkan Rp200 triliun ke lima bank BUMN Himbara pada September lalu.
Tujuannya adalah untuk mendorong penyaluran kredit, khususnya ke sektor UMKM dan industri lokal.
Purbaya memandang kedua bank daerah tersebut sebagai pilot project. Keberhasilan program ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Ia menjelaskan, dengan menginjeksi likuiditas ke Bank DKI dan Bank Jatim, maka akan bank BPD yang kekurangan dana akan ikut kecipratan dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya coba dua dulu itu. Saya lihat karena yang backing-nya kuat. Itu kan satu pemerintah Jakarta, satu lagi pemda Jatim, dua-duanya besar,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut jika dana tersebut hilang, pemerintah dapat memotong Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) daerah sebagai bentuk jaminan.
“Jadi, saya ngerasa lebih aman kalau di taruh di sana. Kalau uangnya misalnya hilang, saya potong aja (alokasi DAU dan DAK),” ucapnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
Masuk tirto.id




































