tirto.id - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) coba meyakinkan publik bahwa mereka serius menangani skandal pengaturan skor (match fixing) sejak kasus ini menyeruak tahun lalu. Mereka, misalnya, membentuk tim adhoc dan memanggil pemilik akun media sosial yang dianggap punya informasi soal itu.
PSSI juga hendak meminta bantuan Federation of International Football Association (FIFA). Hal ini dinyatakan Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria pada Desember kemarin.
Sampai berita ini ditulis belum jelas apakah FIFA akan turun tangan atau tidak, juga belum jelas apa PSSI telah melayangkan permintaan resmi atau belum. Setidaknya tak ada informasi mengenai itu di situs resmi mereka.
Analis olahraga Budiarto Shambazy menilai keterlibatan FIFA akan sangat baik bagi kemajuan penuntasan skandal. “Makin banyak yang membantu, makin bagus untuk membongkar perkara,” kata Budiarto kepada reporter Tirto, Rabu (9/1/2019) kemarin.
Dalam situsnya, FIFA mengatakan kalau mereka hanya bisa mengintervensi asosiasi anggota—salah satunya PSSI—jika diminta. Mereka bisa membantu baik dalam hal investigasi hingga melakukan peninjauan terhadap semua kebijakan sekaligus rekomendasi agar di masa depan kejadian serupa tak terulang.
Salah satu orang yang pernah dijatuhi hukuman oleh FIFA adalah wasit Joseph Lamptey. Tahun 2016 lalu, ia disanksi tak boleh memimpin pertandingan seumur hidup karena terbukti memanipulasi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2016.
Budiarto menjelaskan, pada dasarnya apa yang dilakukan FIFA hanya sekadar membantu. Perkara penyelesaian sesungguhnya ada di otoritas dalam negeri setempat. Masalahnya, bahkan untuk perkara meminta bantuan FIFA atau tidak saja pihak-pihak terkait seperti PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga belum satu suara.
Dalam diskusi ‘Sepak Mafia Bola’ di Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019), Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewabroto mengimbau PSSI untuk tidak mengadu ke FIFA. Ia khawatir tugas Satgas Anti-Mafia Sepak Bola—yang dibentuk Polri—akan direcoki.
Ia juga menyebut mungkin FIFA akan melihat Satgas Anti-Mafia Sepak Bola sebagai wakil dari pemerintah. Masalahnya, intervensi pemerintah sama sekali dilarang FIFA sebagaimana tertulis pada Statuta mereka, Pasal 13 dan 17. Intervensi itulah yang pernah membuat keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut pada 2015.
“Kalau tiba-tiba PSSI mengadukan kepada FIFA, tugas dari satgas akan sangat berantakan, sebab dapat dinilai pemerintah melalui aparat [polisi] melakukan intervensi dalam masalah sepak bola,” ujar Gatot S Dewabroto.
Tak Perlu Risau
Bagi Kepala Hubungan Media dan Promosi Digital PSSI Gatot Widakdo, ketakutan Gatot S Dewabroto berlebihan. Ia mengatakan seharusnya Kemenpora tidak perlu risau jika lembaganya bersurat ke FIFA.
“Kenapa mesti khawatir? Kami akan bantu menjelaskan ke FIFA bahwa ini [satgas bentukan polisi] adalah upaya kami membenahi sepak bola Indonesia,” ucap dia. Ia juga mengatakan FIFA tak akan resisten jika mereka tahu sejauh ini satgas telah menangkap lima orang tersangka pengaturan skor.
“Itu artinya satgas sangat efektif,” tambahnya.
Agar FIFA makin percaya jika satgas bukan intervensi pemerintah, Gatot mengatakan mereka juga berencana membentuk tim adhoc yang punya tugas serupa, meski tak merinci lebih jauh. Tim ini akan dilaporkan ke FIFA.
“Dengan sinergi semua pihak, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tambah Gatot.
Hal serupa dikatakan Budiarto Shambazy. Ia mengatakan FIFA tak akan masalah dengan keberadaan satgas bikinan polisi karena dalam skandal tersebut memang ada indikasi pelanggaran pidana seperti pencucian uang.
“Semua bisa sinergi, sebab kasus pengaturan pertandingan jadi musuh bersama,” tambah Budiarto.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Rio Apinino
