Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua Dirjen Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman per 21 April 2026. Untuk menjaga kelangsungan operasional, kementerian segera menunjuk pelaksana harian (Plh) yang langsung aktif sejak pemberhentian dilakukan.

"Yang penting adalah seluruh program ekonomi bisa dipercepat. Berarti bukan kementerian ekonomi saja,” ujar Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa proses penjaringan kandidat sedang berlangsung dan hasilnya akan diajukan kepada Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

Ia menargetkan daftar nama calon pejabat baru dapat disampaikan pada awal hingga pertengahan Mei, sehingga pengisian jabatan bisa dilakukan secara serentak.

“Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekalian, gue sebutin awal Mei, pertengahan Mei,” katanya.

Profil dan Harta Kekayaan Febrio Kacaribu

Febrio Nathan Kacaribu lahir di Sidikalang, Sumatera Utara, pada 27 Februari 1978, dan menempuh pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, sebelum melanjutkan studi di Universitas Indonesia.

Di kampus tersebut, ia awalnya mengambil jurusan Akuntansi, namun kemudian beralih ke Ilmu Ekonomi hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2002.

Pendidikan lanjutannya ditempuh di Australian National University dengan gelar Master di bidang International and Development Economics yang diselesaikan pada 2005, dan kemudian meraih gelar Ph.D di bidang ekonomi dari University of Kansas pada 2012.

Febrio pernah menjadi dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta aktif di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, di mana sejak 2015 ia menjabat sebagai Kepala Riset Makroekonomi dan Keuangan.

Pengalaman internasionalnya juga mencakup posisi sebagai pengajar di University of Kansas dan Baylor University di Amerika Serikat.

Pada 3 April 2020, di tengah situasi krisis pandemi COVID-19, ia diangkat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui proses seleksi terbuka.

Selanjutnya, pada 23 Mei 2025, Febrio dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal hingga mengakhiri masa jabatannya pada 21 April 2026.

Dalam rincian kekayaan yang dilaporkannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode 2025, Febrio tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp1,296 miliar, termasuk properti di Jakarta Pusat serta tanah di Kabupaten Dairi yang diperoleh dari hasil sendiri.

Selain itu, ia juga memiliki alat transportasi berupa mobil BYD M6 tahun 2024 senilai Rp423 juta, serta kategori harta bergerak lainnya yang mencapai lebih dari Rp606 juta.

Komponen terbesar dalam kekayaan Febrio berasal dari surat berharga yang nilainya mencapai sekitar Rp14,16 miliar. Di samping itu, ia juga memiliki kas dan setara kas sekitar Rp642 juta serta harta lainnya senilai lebih dari Rp3,4 miliar.

Jika dijumlahkan, total seluruh asetnya mencapai Rp20,53 miliar. Setelah dikurangi kewajiban atau utang sebesar sekitar Rp50,6 juta, total kekayaan bersih yang dilaporkan adalah sekitar Rp20,48 miliar.

Profil dan Harta Kekayaan Luky Alfirman

Luky Alfirman lahir di Bandung pada 27 Maret 1970 dan menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung dengan gelar Teknik Industri yang diselesaikan pada 1994.

Minatnya pada ekonomi membawanya melanjutkan studi ke University of Colorado Boulder, di mana ia meraih gelar Master of Arts (MA) in Economics pada tahun 2000 dan kemudian Doctor of Philosophy (PhD) in Economics pada tahun 2004.

Luky memulai pengabdiannya di Kementerian Keuangan pada 1 Maret 1995 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah kembali dari studi di Amerika Serikat, ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan kunci di Direktorat Jenderal Pajak.

Seperti Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan serta memimpin berbagai inisiatif modernisasi administrasi perpajakan melalui jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Kariernya kemudian bergeser ke ranah kebijakan fiskal ketika pada 2011 ia bergabung dengan Badan Kebijakan Fiskal sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan APBN, sebelum akhirnya menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Ia juga dipercaya sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2015, yang juga dikenal sebagai Chief of Staff Menteri Keuangan.

Pada 2017, ia diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, lalu tidak lama kemudian dipercaya menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Kariernya terus berkembang dengan penunjukan sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada 2022, sebelum akhirnya pada 23 Mei 2025 dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

Selain peran di kementerian, Luky juga dipercaya sebagai anggota Dewan Komisioner ex-officio di Lembaga Penjamin Simpanan melalui keputusan presiden, serta pernah terlibat dalam pengawasan sektor keuangan sebagai komisaris di bank milik negara.

Sepanjang pengabdiannya, ia menerima berbagai penghargaan, termasuk Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2025 dan Satyalancana Wira Karya pada 2021 dari Presiden Republik Indonesia.

Dari sisi komposisi aset yang dilaporkannya ke LHKPN periode 2025, Luky memiliki kekayaan dengan total mencapai sekitar Rp52,83 miliar dan tidak tercatat memiliki utang.

Pada kategori tanah dan bangunan, Luky memiliki aset senilai Rp13 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bandung, seluruhnya diperoleh dari hasil sendiri.

Ia juga memiliki sejumlah kendaraan dengan total nilai Rp550 juta, terdiri dari beberapa mobil seperti Honda Jazz, Honda Accord, Toyota Avanza, dan Honda City.

Selain itu, terdapat harta bergerak lainnya senilai Rp205 juta. Komponen signifikan lainnya adalah surat berharga yang mencapai sekitar Rp15,03 miliar. Namun, porsi terbesar justru berasal dari kas dan setara kas yang mencapai lebih dari Rp23,09 miliar.

Ditambah dengan harta lainnya senilai sekitar Rp938 juta sehingga total harta kekayaan bersih Luky adalah Rp52.827.928.569.