tirto.id -
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah sudah membuat kalkulasi sendiri terkait dengan munculnya pengampunan pajak atau tax amnesty yang akan diberikan pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi usai memberi pengarahan dalam Rapimnas III Ditjen Pajak di Jakarta pada Selasa (29/3/2016).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya bergantung kepada pengampunan pajak untuk mendapat tambahan penerimaan bagi pembangunan negara.
"Ada atau tidak ada tax amnesty, kita sudah membuat kalkulasi. Tidak ada ketergantungan kepada tax amnesty, " kata presiden Jokowi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam pengarahannya kepada sejumlah kepala kantor wilayah dinas perpajakan, Presiden meminta target penerimaan pajak sebesar Rp1.360 triliun dapat tercapai baik dengan maupun tanpa tax amnesty.
"Angka Rp1.360, angka yang menurut kita masih bisa dicapai tapi dengan upaya-upaya tadi. Saya ulangi dengan atau tanpa tax amnesty kita tetap upayakan target penerimaan itu tercapai, karena kita juga ingin APBN kita sukses untuk membiayai pembangunan," jelas Bambang.
Bambang mengatakan pemerintah memiliki sejumlah skenario lain untuk memastikan target penerimaan dari pajak dapat tercapai jika kebijakan tax amnesty tidak ada. Kendati demikian, Menkeu tetap berharap kepada DPR agar kebijakan tax amnesty dapat berjalan.
Menteri menjelaskan jika kebijakan tax amnesty tidak ada, maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan upaya penegakan hukum bagi tindak penggelapan pajak.
Ditjen Pajak akan mengutamakan pemeriksaan kepada sejumlah wajib pajak, khususnya objek pajak perorangan, untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.
"Tahun ini kita harus fokus kepada WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang penerimaannya masih sangat rendah," (ANT)
