tirto.id - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, meminta Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk menghapus bisnis hotel milik negara. Hal itu ia disampaikan dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Fairmont Hotel Jakarta, Selasa (5/3/2024).
“Kita tidak perlu hotel BUMN, menurut Anda bagaimana Pak Erick? Saya minta nasihat Anda,” ucapnya.
Menurut Prabowo, negara tidak boleh mendominasi semua lini bisnis. Sebaliknya, negara mesti memberi ruang bagi swasta untuk mengembangkan bisnisnya secara luas, termasuk pada sektor perhotelan.
"BUMN, Pak Erick, kita harus lakukan rasionalisasi. Kalau tidak ada alasan strategis apa pun mungkin kita harus memiliki program untuk melakukan rasionalisasi privatisasi dari BUMN,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut saat ini pihaknya justru sudah melakukan peta jalan atau roadmap untuk bisa memfokuskan bisnis ke depannya. Saat ini, kata dia, BUMN akan dikerdilkan untuk berjumlah hanya 30 bisnis dari 108 bisnis.
“Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang menjadi 41 pun baru tahun ini. Dari 108 menjadi 41 baru tahun ini, nah ke depan 30-an dan memang itu sesuai roadmap,” ucap Erick.
Menurut Erick, permintaan Prabowo rasional lantaran dulunya setiap BUMN memiliki hotel. Saat ini semua hotel tersebut dikonsolidasikan menjadi berjumlah 122 hotel dalam satu payung kepengurusan.
“Sekarang, zaman saya, hotel dikonsolidasikan ke dalam satu payung yaitu jumlahnya 122 hotel. Apakah itu perlu? Menurut saya itu bukan hal yang signifikan,” kata Erick.
Erick menambahkan, saat ini fokus badan usaha pelat merah adalah pada tiga hal. Pertama, harus menjadi korporasi yang sehat.
“Bagian dari kontribusi fiskal seperti pajak, dividen, dan lainnya,” kata dia.
Kedua, harus ada kultur pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, ada people’s economy, di mana BUMN dapat menjadi 92 persen yang menyalurkan usaha ultra mikro, mikro, dan lainnya.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Irfan Teguh Pribadi
