tirto.id - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para ketua umum partai koalisi diprediksi dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.
"Pertemuan antara Presiden terpilih dengan para ketua umum partai yang meskipun belum dijadwalkan, namun saya yakini di bulan Juli," kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2019), seperti dikutip Antara.
Arsul mengatakan, pertemuan itu diprediksi membahas soal penambahan anggota koalisi atau tidak. Menurut dia, pembahasan itu perlu dilakukan karena tidak semua partai masuk ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Bila semua partai bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, menurut Arsul, tidak baik untuk demokrasi yang membutuhkan kontrol di parlemen.
"Tidak semua parpol bakal masuk, nanti mekanisme 'check and balances' tidak berjalan di DPR kalau kebanyakan partai ada di koalisi pemerintah," ujar Arsul.
Menurut dia, posisi suara partai koalisi Jokowi-Ma'ruf saat ini mencapai 60,7 persen, sementara koalisi Prabowo-Sandi hanya 39,3 persen.
Untuk itu, ia mengatakan, porsi suara 60,7 persen itu layak dibahas apakah sudah cukup atau belum. Seandainya sudah dianggap cukup untuk menjalankan pemerintah, ia mengatakan, maka koalisi tidak perlu ditambah. Apabila tidak cukup, maka perlu ditambah.
"Karena kalau bertambah satu itu, sudah di atas 70 persen bahkan mungkin mendekati 75 persen. Kalau tambahnya banyak maka nanti tidak ada mekansime 'check and balances' di parlemen dan itu tidak baik untuk demokrasi," ungkap Arsul.
Apabila membutuhkan penambahan anggota koalisi, kata dia, maka cukup hanya satu partai saja.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Agung DH
