tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mempersiapkan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk ibu hamil, balita, pelajar sampai lansia. Besaran dari setiap calon penerima berbeda-beda, bantuan ini khusus diberikan pada masyarakat yang terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) dengan target 10 juta keluarga atau setara 40 juta orang.
"Kita semua tahu kalau pemerintah memberikan bantalan sosial, selama ini bantalan sosial yang terus-menerus dilakukan adalah untuk 10 juta masyarakat yang paling rentan. Yang paling miskin yaitu 10 juta keluarga," jelas dia dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).
Ia merinci setiap keluarga berhak untuk diberikan tunjangan dengan berdasarkan komposisi di dalam keluarga tersebut. Misalnya, di dalam keluarga memiliki ibu hamil, maka keluarga tersebut mendapatkan BLT Rp3 juta/tahun.
Kemudian, jika di dalam keluarga balita, maka bantuan ditambah Rp3 juta/tahun. Ada pula BLT diberikan pada keluarga yang memiliki anak SD, keluarga tersebut diberikan BLT sebesar Rp900 ribu/tahun.
"Kalau ada anak SMP-nya maka dia mendapatkan Rp1,5 juta/tahun kalau anaknya sudah mencapai SMA diberikan Rp2 juta/ tahun kalau di keluarganya itu ada disabilitas diberikan Rp2,4 juta/tahun dan kalau untuk keluarga yang memiliki lansia kita berikan Rp2,4 juta," jelas Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, BLT tersebut diberikan per orang di dalam keluarga. Misalnya, per satu satu keluarga terdiri dari 4 anggota, jika dua anaknya tengah bersekolah di SD maka setiap anak mendapatkan BLT Rp900 ribu.
"Kalau terdiri dari anak-anak SMP [anaknya SMP 2 orang] dia dapat Rp3 juta kalau anaknya balita dan SMP dia akan dapat kombinasi beda. Demikian yang kita berikan kepada 1 juta orang sebagai bantalan paling basic. Paling mendasar bagi keluarga di Indonesia sehingga anak-anaknya bisa sekolah dan mendapatkan imunisasi," terang dia.
Anggaran yang sudah disiapkan untuk program ini adalah Rp28,31 triliun yang akan cair dalam periode 12 bulan. Selain BLT, untuk keluarga PKH mereka masih mendapatkan program kartu sembako. Namun, program kartu sembako itu diberikan 18,8 juta keluarga.
"Sehingga keluarga PKH mendapatkan ini plus kartu sembako. Tapi jumlah penerima kartu sembako lebih banyak. Yaitu 18,8 juta. Dalam rangka menghadapi PPKM ini kita mendambakan untuk kartu sembako ini dengan dua bulan ekstra yaitu sebanyak 18,8 juta keluarga yang mendapatkan selama ini Rp200 ribu/bulan untuk kebutuhan sembako," terang dia.
Menanggapi subsidi dan bantuan pemerintah yang cair pada minggu ketiga Juli 2021, Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, seharusnya rencana yang dilakukan pemerintah lebih matang. Pencairan subsidi seharusnya dilakukan berbarengan saat PPKM Darurat dimulai saat awal Juli 2021, bukan saat PPKM akan berakhir atau diperpanjang.
“Kondisinya tentu akan berat, buat masyarakat menengah ke bawah itu kondisinya semakin berat. Karena situasi sekarang yang upahnya harian kemudian juga buruh lepas ya, itu yang khawatirnya akan memicu terjadinya gelombang orang kota ke desa [ruralisasi]. Karena enggak bisa lagi bertahan di perkotaan ya. Maka mereka memutuskan untuk pulang,” jelas dia.
Maka pemerintah perlu mempertebal jaring pengaman sosial kepada masyarakat kelas bawah, untuk memastikan masyarakat tetap bisa bertahan selama masa PPKM darurat.
“Khawatirnya akan ada gelombang kemiskinan yang meningkat. Kemudian enggak akan menutup kemungkinan banyak yang jatuh kelaparan. Jaminan sosial juga kita sangat kecil. Realisasinya juga masih kecil ya kalau enggak salah baru 30-40 persen untuk total PEN,” jelas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
