Pontang-Panting Bisnis Pariwisata Imbas Pemerintah Tahan Belanja

tirto.id - Setiap musim sepi wisata, Ditta Rachmawati harus bersiap menghadapi penurunan penjualan. Produk-produk kerajinan tangan berbahan batik Bali yang ia hasilkan—mulai dari topi hingga tote bag—tak lagi laris seperti biasanya. Bukan tanpa sebab, sekitar 80 persen pelanggannya merupakan wisatawan mancanegara yang sedang berlibur ke Pulau Dewata atau membeli untuk dikirim ke luar negeri.

Bahkan, penjualan dari bazar ke bazar serta di kawasan wisata tak membuat dagangannya kian laris. Periode Februari hingga Juli, serta menjelang akhir tahun pada November–Desember, produk yang terjual bisa turun hingga 40 persen.

"Kebetulan handicraft saya kebanyakan customer-nya orang bule. Jadi, kalau mereka lagi sepi, effort juga kita (untuk menjual produk)," ungkapnya kepada Tirto, saat ditemui di Living World Denpasar, Bali, Senin (2/6/2025).

Ditta adalah salah satu gambaran rentannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bali terhadap fluktuasi jumlah wisatawan mancanegara. Kondisi ini juga ditangkap oleh Bank Indonesia (BI) melalui korelasi antara penjualan eceran dengan jumlah wisatawan yang mencapai 88 persen.

Selain ketergantungan yang tinggi atas jumlah pelancong, masalah lain seperti keterbatasan akses pembiayaan dan infrastruktur pendukung juga menjadi tantangan.

Kondisi ini sangat disayangkan karena Bali pada dasarnya bukan sekadar tempat yang jadi rujukan wisata tapi juga pusat kegiatan MICE (Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang berfokus pada pertemuan bisnis, insentif perjalanan, kenvensi, dan pameran.

MICE, kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, terbagi menjadi dua: kegiatan bisnis yang dilakukan oleh orang-orang domestik dan juga dari luar negeri.

“Tapi kita harus lihat bahwa wisman yang 26 juta itu juga ada kontribusi dari kegiatan MICE. Dari meeting, conference. Karena Bali itu salah satu destinasinya untuk meeting dan conference. Selain itu juga ada kontribusi dari wisnusnya, dari domestiknya. Namun kalau dikaji kembali, kegiatan MICE yang terjadi di Bali, yang terbesar itu adalah dari kegiatan pemerintah,” jelas dia, saat dihubungi Tirto, Senin (3/6/2025).

Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali yang dihelat pada November 2022 adalah contoh nyata kegiatan MICE yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dihadiri oleh banyak orang asing. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo dan MotoGP Mandalika 2024 adalah contoh lainnya, gelaran internasional yang digelar atas campur tangan pemerintah dan didanai oleh duit negara.

“Jadi, (event) yang swasta apakah nggak ada? Ada. Tapi kan nggak sebesar itu, yang besar-besar itu kontribusinya adalah dari pemerintah. Kan kita perhatikan juga semenjak Covid-19 ya, 2021-2022 bagaimana pemerintah mendorong kembali agar wisatawan mancanegaranya tumbuh, mereka menarik semua agenda internasional penting,” jelas Yusran.

Di Bali saja, efisiensi MICE pemerintah kemudian menimbulkan total potential loss event 2025 hingga Rp3,15 triliun. Padahal, pada 2024 Pulau Dewata menjadi salah satu penyumbang devisa pariwisata nasional paling tinggi, dengan kontribusi mencapai 44 persen atau senilai Rp107 triliun. Pada tahun ini pun Bali ditargetkan mendapat kunjungan wisman hingga 6,2 juta orang atau sekitar 39 persen dari total wisatawan asing ke Indonesia.

Tanpa kegiatan MICE dari pemerintah, libur panjang pun tak cukup efektif untuk mengerek kinerja industri pariwisata. Pada kuartal I 2025, jumlah wisman ke Bali tercatat sebesar 1,45 juta orang, lebih tinggi dari kunjungan wisman pada periode yang sama di tahun 2024 yang sebanyak 1,34 juta orang. Namun, jumlah kunjungan wisman tersebut jauh lebih sedikit dibanding kuartal IV 2024 yang mencapai 6,33 juta orang.

“Berapa banyak itu (kunjungan wisman dari kegiatan MICE yang diselenggarakan pemerintah) yang ada di Bali? Kemudian ada juga di Jakarta, belum lagi berbagai event yang mereka lakukan di berbagai daerah,” sambungnya.

Secara nasional, pada April 2025 kunjungan wisman di Indonesia mencapai 1,16 juta kunjungan, naik 18,26 persen dibanding bulan lalu yang sebanyak 841,03 ribu kunjungan dan meningkat 9,15 persen dibanding periode yang sama di 2024 sebanyak 1,07 juta kunjungan. Pada saat yang sama, jumlah perjalanan wisnus pada April 2025 tercatat sebesar 128,59 juta perjalanan, naik 44,63 persen secara bulanan (month to month/mtm) dibanding Maret 2025 yang sebanyak 88,91 juta perjalanan dan mengalami kenaikan 23,02 persen dibanding periode April 2024.

Meski begitu, tingkat penghunian kamar (TPK) di hotel bintang pada April 2025 mencapai 46,98 persen, turun 0,16 poin secara tahunan (year on year/yoy), tapi naik sebesar 13,42 poin (mtm). Sementara, TPK hotel nonbintang pada April 2025 mencapai 25,75 persen, turun 0,46 poin (yoy) dan mengalami kenaikan 7,02 poin (mtm). Seiring dengan kondisi tersebut, rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang pada April 2025 mencapai 1,57 malam, turun 0,06 poin dibandingkan April 2024.

“sekarang kan semenjak pemerintah melakukan efisiensi tentu kegiatan itu ada tapi jauh berkurang. Dengan kondisi itu, banyak terjadi kekosongan. Jadi, banyak yang mungkin istilah kasarnya itu, ada hotel yang mungkin tidak ada kegiatan sama sekali dan itu pasti akan berpengaruh pada tingkat okupansi juga,” terang Yusran.

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas, pengurangan anggaran pemerintah untuk menyelenggarakan acara di hotel-hotel, praktis membuat okupansi hotel mengalami penurunan. Pun, dengan restoran yang menurut Yusran, saat ini tak cuma digunakan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum masyarakat saja, melainkan juga pertemuan bisnis para pekerja.

Dengan kondisi ini, para pengusaha mau tak mau turut melakukan efisiensi, dengan mengurangi anggaran operasional hingga melakukan pemangkasan tenaga kerja. Jika tidak, akan semakin banyak hotel-hotel dan restoran gulung tikar.

“Tergantung masing-masing apakah mereka bisa bertahan, kalau tidak bisa bertahan, mereka harus tutup. Seperti kejadian yang waktu bulan Maret kan ada dua hotel yang melapor di Kota Bogor,” tambahnya.

Sama seperti sektor industri lainnya, pariwisata memiliki peran penting untuk mendorong perekonomian negara. Karenanya, agar tak semakin pontang-panting, Yusran menilai penting bagi pemerintah untuk segera menyudahi penghematan yang selama ini cenderung serampangan dilakukan. Pada saat yang sama, Indonesia membutuhkan cetak biru pengembangan sektor pariwisata dan menghentikan perubahan kebijakan yang terjadi lima tahun sekali–saat kepemimpinan presiden berganti.

“Jadi tidak setiap 5 tahun ganti kepala pimpinan, kepala negara atau kepala daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota itu langsung berubah konsepnya. Nah, ini yang bikin industri pariwisata itu tidak pernah stabil. Dikalahkan negara-negara lain. Kayak Saudi Arabia itu udah mulai fokus ke pariwisata,” tuturnya.

Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah benar-benar bisa menciptakan daya saing industri pariwisata nasional. Jangan menjadikan industri pariwisata di daerah0daerah lain seperti Bali yang kini tengah porak-poranda dilanda banyaknya usaha ilegal yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA).

“Kok bisa ya ada akomodasi liar? Akomodasi liar itu yang salah siapa? Lagi-lagi itu adalah pemerintah. Karena pemerintah tidak konsisten dalam mengeluarkan perizinan berusaha dan mengawasinya, peraturan perundangan, semua,” tegas Yusran.

Di sisi lain, Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menilai penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan investasi dan pengembangan destinasi wisata baru. Dengan begitu, manfaat dari perluasan pembangunan dapat lebih merata dirasakan oleh masyarakat.

Kendati masih menghadapi berbagai tantangan, namun menurutnya pariwisata, khususnya di Bali masih menunjukkan kinerja positif. Sepanjang 2024, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali mencapai 6,33 juta orang, lebih tinggi dari periode 2019 yang sebanyak 6,28 juta orang, yang didominasi dari Australia, Hongkong, India, Korea Selatan, dan Inggris.

“Momentum ini adalah sesuatu yang harus kita terus jaga. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, kita juga perlu memastikan kualitas pengalaman wisatwan tetap terjaga dengan membangun destinasi yang lebih eksklusif, ramah lingkungan dan berbasis budaya lokal,” tutur Fili, sapaan Filianingsih.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyadari pengembangan pariwisata di Indonesia perlu didorong melalui kebijakan dan program yang tepat dengan penyediaan infrastruktur, akses pasar, dan perluasan akses pembiayaan. Melalui interkoneksi sektor ekonomi kreatif dan perdagangan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif akan terwujud di Bali dan berbagai daerah lainnya di Indoneia.

“Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Presiden Prabowo telah menetapkan 15 Provinsi Prioritas Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia, di mana Provinsi Bali adalah salah satunya,” kata dia, dalam acara Bali Jagadhita, Senin (3/6/2025).

Di sisi lain, dia juga menyadari bahwa untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, butuh dukungan investasi yang berkelanjutan. Apalagi, saat ini Indonesia memasuki era baru, di mana investasi tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

“Bali dengan segala potensinya memiliki peluang besar untuk menarik investasi yang berkualitas. Harapan kami melalui Bali Jagadita ini, kita tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Mari jadikan Bali bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga destinasi investasi dan pusat inovasi kreatif Indonesia,” tutup Harsya.