tirto.id - Kepala Divisi Propam Polri, Irjen. Pol. Syahardiantono, menyatakan bahwa pengawasan melekat (waskat) berpengaruh besar dalam kinerja anggota polisi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Bahkan, waskat menjadi salah satu cara ampuh mencegah terjadinya pelanggaran oleh anggota.
Menurutnya, waskat dilakukan mulai dari memberikan arahan, inspeksi, asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi.
Waskat Polri, kata Syahar, tidak hanya berfokus pada kepentingan internal institusi, tapi juga mengutamakan kepentingan publik secara menyeluruh.
Ditegaskan Syahar, hal ini untuk mewujudkan komitmen Polri dalam optimalisasi waskat yang berorientasi publik.
Optimalisasi waskat, menurutnya, berbanding lurus dengan hasil survei terbaru Litbang Kompas yang menunjukkan 87,8 persen masyarakat puas dengan kinerja Polri.
"Polri diharapkan menjaga aspek keadilan dalam penegakan hukum, memberikan pelayanan terbuka, dan menciptakan rasa aman serta ketertiban bagi masyarakat," ungkap mantan Wakabareskrim itu dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12/2023).
Ia menyatakan, Polri telah melakukan perbaikan terkait pelayanan pengaduan, khususnya pelanggaran terhadap anggota. Selain masalah kemudahan akses, masyarakat juga berharap proses berjalannya pengaduan dapat terinformasikan dengan terbuka.
Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, Polri melalui Satker Irwasum, Divisi Propam, dan Wassidik Bareskrim telah membuat aplikasi yang mempermudah masyarakat melalui Dumas Presisi, WA Yanduan, serta E-Wasidik.
Syahar bersyukur, berdasarkan survei Litbang Kompas di bidang pelayanan pengaduan, 85,1 persen masyarakat merasa puas.
“Hasil survei tersebut merupakan penghargaan yang tinggi dari masyarakat kepada institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang senantiasa menekankan kepada jajaran untuk selalu memberikan pelayanan," tutur Syahar.
Ia menambahkan, Polri memberikan ruang bagi Litbang Kompas untuk memberikan penilaian yang objektif melalui survei kepuasan publik dan juga penilaian untuk lomba waskat tingkat Polda 2023.
Menurutnya, peneliti melakukan proses penilaian melalui empat metode, yaitu secara internal dengan menyebarkan angket yang diisi oleh pejabat utama (PJU) dan anggota di 34 Polda se-Indonesia.
Selain itu juga dilakukan in-depth interview (IDI) kepada lima narasumber, yaitu Kapolda, Irwasda, Kabid Propam, Karo SDM dan Kapolres.
Ketiga, peneliti meminta data sekunder terkait pengaduan masyarakat (Dimas), proses dan penyelesaian masalah dari Divisi Propam Polri, Irwasum, Wassidik serta Posko Presisi.
Sementara dari sisi eksternal, Litbang Kompas melakukan survei kepada masyarakat di setiap wilayah polda terkait dengan layanan pengaduan, kepuasan dengan tugas pokok dan fungsi Polri, inovasi, evaluasi lembaga dan evaluasi pengawasan melekat oleh atasan kepada bawahan.
Dari hasil penelitian dan penilaian yang dilakukan sejak Oktober 2023 itu, Polda Jambi mendapatkan skor 71,8 persen. Namun, dari hasil angket 78,7 persen. Sementara untuk IDI mendapatkan skor 92,1 persen, dan dari data sekunder 83,7 persen. Dari penilaian tersebut, hasil indeks final, Polda Jambi mendapatkan skor 78,38 persen.
Sementara, Polda Sulut dari survei masyarakat mendapatkan angka 71,7 persen. Sedangkan dari angket 74,7 prsen. Lalu, dari hasil IDI mendapatkan skor 87,5 persen, dan penilaian data sekunder 83,6 persen. Dari penilaian tersebut, indeks final yang diraih Polda Sulut yakni 77,01 persen.
Juara ketiga yaitu Polda Kalbar. Dari survei yang dilakukan kepada masyarakat mendapatkan nilai 70,8 prsen. Dari angket yang disebar skor yang didapat 72,4 persen, sedangkan wawancara mendalam (IDI) mendapatkan skor 82,5 persen, dan dari data sekunder 89,5 prsen. Hasil indeks final yang diraih oleh Polda Sulut mencapai 76,85 persen.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Irfan Teguh Pribadi
