tirto.id - “Satu-satunya fungsi Pilpres adalah membikin rakyat bermusuhan satu sama lain. Satu-satunya fungsi partai politik adalah rakyat terpecah-belah,” kata Cak Nun atau Emha Ainun Najib.
Cak Nun melayangkan kritiknya dalam Sarasehan Budaya memperingati dua tahun kasus Novel Baswedan di Gedung Merah Putih KPK, 11 April. Ia resah dengan polarisasi dalam Pemilu 2019.
Ia menegaskan seharusnya para elite Indonesia bisa membuktikan: demokrasi membuat kita menjadi dewasa, rukun, Bhinneka Tunggal Ika, dan matang pemikirannya.
“Buktikan pada kami, sebab sampai hari ini yang kita alami adalah faktor-faktor yang memecah-belah terus-menerus satu sama lain,” ujarnya.
Pemilu kali ini kerap disebut sebagai fase yang mengganjal kerekatan hubungan antarwarga bahkan antaranggota keluarga, menaikkan level polarisasi sejak Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2014. Para petarung cenderung mengabaikan persabungan yang adil, jujur, dan berintegritas.
Gesekan antarkubu pada Pemilu 2019 diawali tepat ketika KPU menggelar deklarasi kampanye pemilu damai. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono walkout dari acara tersebut. Partai Demokrat menuding penyebabnya SBY dirisak anggota Pro-Jokowi (Projo).
Di Sampang, Madura, pada 23 November 2018, terjadi pembunuhan dengan senjata api yang berawal dari cekcok di media sosial hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Di Yogyakarta, pendukung Prabowo dipukuli dan ditembak dengan replika senjata api (airsoft gun) usai menghadiri kampanye terbuka pada 8 April 2019.
Di Yogyakarta pula, pada 7 April, Ormas Tentara Langit Familia, simpatisan PDIP, menyerang markas besar FPI saat konvoi kampanye pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Di Temanggung, Jawa Tengah, juga terjadi bentrokan antara Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), organisasi laskar PPP yang mendukung Prabowo, dengan anggota massa PDIP.
Peneliti senior Populi Center Afrimadona menjelaskan tren polarisasi meningkat secara bertahap pada Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, hingga Pemilu 2019. Menurutnya, permainan politik identitas menjadi salah satu pemicunya.
“Ketika isu identitas dimainkan, politik menjadi sangat personal. Sehingga politik dilihat secara emosional, bukan rasional lagi,” ujarnya.
Itulah perbedaan antara Pemilu 1955 dan Pemilu 2019, menurut Afrimadona. Meski tanpa deklarasi, pemilu pertama itu berlangsung damai. Padahal, para kandidatnya beragam secara ideologis, dari Partai Komunis Indonesia (PKI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), hingga Partai Buruh.
Ahmad Taufan Damanik dari Komnas HAM menyebut bahwa keterbelahan masyarakat pada Pilpres 2019 karena didorong perang hoaks, ujaran kebencian, hingga politik ketakutan yang disebar kedua kubu.
“Pileg dan Pilpres 2019 diwarnai idiom-idiom keagamaan yang kian memperuncing permasalahan. Jika situasi ini terus berkembang, ia mengancam HAM dan masa depan Indonesia,” menurut Damanik).
Pramono Ubaid dari KPU sepakat dengan Damanik. Menurutnya, tak ada pihak yang berani bersikap di tengah pada Pemilu 2019. Padahal, kekuatan tengah itu sangat penting untuk membangun iklim persaingan politik yang beradab.
"Yang di tengah itu KPU yang dipukul kanan-kiri. Dikira pro-sini, dikira pro-sana," kata Ubaid.
Media Sosial Mendorong Polarisasi
Media sosial memiliki sisi yang gelap dan suram. Dalam pemilu ia menjorokkan masyarakat ke arena polarisasi.
Merlyna Lim dalam makalah bertajuk "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and The Rise of Tribal Nationalism in Indonesia" (2017), menjelaskan media sosial menjadi pisau bermata dua. Fungsinya untuk mendorong kebebasan berekspresi sekaligus secara aktif membungkam orang lain, yang menjadi lahan subur bagi perkembangan narasi sektarian dan rasisme.
Penelitian Lim berfokus pada Pilkada Jakarta 2017. Para elite politik saat itu menggunakan teknik branding komersial melalui jaringan relawan, buzzer, selebritas untuk memenuhi medsos dengan pesan-pesan emosional. Dampaknya, ada penguatan permusuhan dan intoleransi.
Ross Tapsell, peneliti media dari Australia, menegaskan bahwa bibit polarisasi di media sosial menjalar di dunia nyata.
“Ditambah kemunculan berita-berita bohong, “kampanye hitam", “pasukan nasi bungkus” atau "buzzer", politisi Indonesia, partai politik dan organisasi pendukungnya telah membangun diskursus yang sangat agresif di ruang publik digital,” tulis Ross dalam kolomnya.
'Sudah Selesai, Terima Hasilnya'
Ahmad Taufan Damanik menegaskan pemilu seharusnya mencairkan ketegangan sosial. Sebagai bangsa yang majemuk, ujarnya, keberagaman di Indonesia mesti menjadi faktor perekat, bukan perusak.
“Semua pihak agar menahan diri dan mencegah terjadi aksi-aksi provokasi yang mengarah pada pengerahan massa dan tindak kekerasan,” kata Damanik.
Maka, menurut Damanik, para pemimpin partai politik dan kontestan Pemilu 2019 menyandang kewajiban moral: meminta pendukung dan simpatisannya untuk menghindari aksi politik yang memicu tindak kekerasan.
“Semua pihak dan kelompok agar menghargai pilihan politik segenap warga negara. Tidak menghalangi warga negara menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya maupun tidak melarang warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya,” terangnya.
Afrimadona dari Populi Center dan Philips Vermonte dari CSIS setuju bahwa tokoh agama berperan penting mengikis polarisasi. Selain itu, ujar Vermonte, “Elitenya harus tegas bilang ini sudah selesai, kita terima hasilnya.”
Upaya itu bisa berdampak besar untuk meredam kekecewaan dan mendorong kedewasaan dalam bersikap setelah Pemilu 2019.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Fahri Salam
