Pertumbuhan Uang Primer Melonjak karena SAL dan Insentif KLM

tirto.id - Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan uang primer (M0) adjusted pada Oktober 2025 mencapai 14,38 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang telah digulirkan Bank Sentral dan dikombinasikan dengan penempatan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di lima bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, peningkatan uang beredar dihitung dengan mengecualikan KLM, M0 adjusted hanya akan tumbuh 7,75 persen di periode yang sama.

“Dari faktor yang memengaruhi, tingginya M0 Adjusted ini dipengaruhi oleh ekspansi keuangan Pemerintah, termasuk karena pengalihan penempatan dana SAL Pemerintah ke perbankan, yang tercermin pada ekspansi Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Government-NCG),” beber Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Konferensi Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2025 secara daring, Rabu (19/11/2025).

Sementara itu, pelonggaran kebijakan moneter berdampak pada pertumbuhan uang beredar dalam arti luas atau M2, yang meningkat dari 5,46 persen (yoy) pada Januari 2025 menjadi 8,02 persen (yoy) di September 2025.

Jika dirinci, dari sisi komponen kenaikan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1), dari 7,25 persen (yoy) pada Januari 2025 menjadi 10,72 persen (yoy) di September 2025. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan uang kartal di luar bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dari 10,30 persen (yoy) pada Januari 2025 menjadi 14,50 persen (yoy) pada September 2025.

“Sementara dari sisi faktor yang memengaruhi, kenaikan M2 dipengaruhi oleh peningkatan Aktiva Luar Negeri Bersih (Net Foreign Asset-NFA) dan ekspansi keuangan Pemerintah. Ke depan, jumlah uang yang beredar diprakirakan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal Pemerintah dan peningkatan kegiatan ekonomi,” jelas Perry.

Meski uang beredar telah mengalami peningkatan, namun efektifitas pemberian insentif KLM oleh BI dan juga penempatan dana SAL oleh pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh penurunan suku bunga kredit perbankan. Sayangnya, penurunan bunga kredit bank berjalan cukup lambat, hanya sebesar 20 basis poin (bps) sejak awal tahun.

“Bank Indonesia memandang penguatan efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan perlu terus ditempuh. Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” tutup Perry.