tirto.id - Elektabilitas dari Basuki Purnama alias Ahok pada Pilkada 2017 akan semakin terpuruk jika dugaan kasus penistaan agama yang melibatkan dirinya dibawa ke ranah hukum.
Hal itu terkait dengan video yang tersiar di dunia maya, saat Ahok melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, bulan lalu.
Di hadapan Warga kepulauan seribu tersebut, Ahok mengutip isi Surat Al Maidah ayat 51 dari Al Quran. Hal ini memicu munculnya reaksi publik berupa kecaman keras dan dugaan menistakan agama.
"Faktor yang akan memperparah posisi Ahok jika perkaranya masuk ke ranah hukum. Ada proses hukum yang harus diikuti Ahok yang cukup membuang energi. Tentu itu memberi pengaruh terhadap persepsi publik," kata Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, di Jakarta, Minggu (16/10/2016).
Ia juga menambahkan jika persepsi publik yang negatif terhadap Ahok, itulah yang memungkinkan makin rendahnya elektabilitas Ahok.
"Kemungkinan elektabilitas Ahok turun karena posisi pernyataannya memicu isu SARA. Apalagi hal itu disampaikan saat Ahok berbaju dinas di tengah sejumlah pejabat dan masyarakat setempat di Kepulauan Seribu," lanjut pengajar ilmu politik dan sosiologi di UNJ tersebut.
Ia menambahkan, "Mengemukakan pernyataan terkait serangan lawan politik dalam pilkada saat menggunakan baju dinas sudah menjadi persoalan tersendiri, apalagi memicu SARA."
Jika terbukti melanggar hukum, menurut Badrun, maka konsentrasi Ahok akan terpecah-pecah; antara lain menghabiskan waktu untuk menyelesaikan kasusnya hingga berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Dia menyarankan agar Ahok mengubah pola komunikasi politik di hadapan publik agar tidak perlu lagi melontarkan kalimat-kalimat yang justru menjerumuskan diri sendiri, demikian laporan Antara.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora
