tirto.id - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Haji Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmatyo dinilai tepat, sesuai dengan prosedur, serta memenuhi persyaratan.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, di Jakarta, pada Senin (4/12/2017) malam.
“Sesuai persyaratan konstitusi, calon Panglima TNI pernah menjadi kepala staf. Dengan demikian, secara prosedur dan konstitusi pengajuan KASAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI sudah memenuhi persyaratan,” kata Karyono.
Karyono mengatakan, dari aspek rotasi kesatuan TNI, saat ini kesempatan menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memang menjadi jatah Angkatan Udara.
Jatah bagi Angkatan Udara sejatinya diberikan sejak Jenderal TNI Moeldoko pensiun. Namun, kala itu karena ada kemungkinan pertimbangan lain, Presiden Jokowi mengangkat kembali Panglima TNI dari unsur Angkatan Darat, yakni Gatot Nurmantyo.
Karyono menekankan, mengenai calon tunggal Panglima TNI ini tidak menjadi persoalan karena tidak melanggar undang-undang. Justru, kata dia, secara psikologis dalam mengajukan calon Panglima TNI dan Kapolri lebih baik cukup satu calon agar lebih kondusif.
“Yang paling penting soal pengangkatan Panglima TNI adalah sesuai konstitusi dan prosedur. Selain itu, aspek kompetensi dan integritas menjadi bagian penting dari persyaratan,” kata dia.
Menurut dia, Marsekal Hadi Tjahjanto layak menjadi Panglima TNI karena sudah menjadi Kepala Staf TNI AU dan memiliki karier militer yang cukup baik. Marsekal Hadi dinilai salah satu perwira terbaik yang dimiliki TNI AU saat ini.
Namun demikian, Karyono menilai momentum pergantian Panglima TNI akan memiliki dampak politis apabila dilakukan sebelum Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiun pada Maret 2018.
Dampak politisnya, kata Karyono, akan tergantung bagaimana reaksi Gatot Nurmantyo secara pribadi, institusi TNI, para politisi, dan berbagai komponen masyarakat. Sebab nama Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat ini sudah masuk dalam bursa calon presiden dan wakil presiden 2019.
“Maka bisa jadi pergantian posisi Panglima TNI akan menjadi polemik di ranah publik. Tentu publik berharap masalah pergantian Panglima TNI ini tidak menjadi isu liar yang bisa menciptakan suasana gaduh,” kata dia.
Jika pergantian Panglima TNI dilakukan tepat waktu, kata dia, maka celah untuk mengkapitalisasinya sebagai komoditas isu politis menjadi tidak terlalu lebar. Menurut Karyono, jika Gatot benar-benar serius maju di Pilpres 2019, maka pergantian posisi panglima pada masa sekarang atau nanti tetap menguntungkan.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
