Menuju konten utama

Pemulihan Pascabencana Sumatra: 11 Daerah Perlu Perhatian Khusus

Dari 58 kabupaten/kota yang terdampak bencana, 38 daerah sudah normal dan tiga lainnya hampir pulih. Adapun 11 daerah lain perlu penanganan lanjutan.

Pemulihan Pascabencana Sumatra: 11 Daerah Perlu Perhatian Khusus
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026). FOTO/dok.Kemendagri
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan ada 11 Kabupaten yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pemulihan.

Sejumlah kabupaten itu adalah Padang Pariaman, Agam, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

Menurut Tito, sebelas daerah itu memerlukan percepatan pemulihan layanan publik, fasilitas pendidikan dan kesehatan, akses jalur darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial.

"Indikator dasar lain yang sangat penting yaitu, [pasokan] BBM dan SPBU, air minum, internet, gas elpiji, serta pembuangan air, sampah, dan normalisasi sungai," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Jumat (27/2/2026).

Tito menambahkan, pemulihan pascabencana di 11 daerah tersebut dalam waktu dekat akan difokuskan pada pembersihan lumpur, pemulihan jalur darat menuju wilayah yang terisolasi, normalisasi sungai, serta penanganan material sisa banjir bandang dan longsor yang masih menumpuk di sejumlah kawasan.

Agar pemulihan pascabencana di 11 kabupaten itu bisa dipercepat, Tito meminta para petugas di lapangan dari lintas sektor tidak mengurangi intensitas kerjanya.

"Personel sudah mulai berkurang, ini yang harus kita waspadai supaya tidak terjadi slow down, tidak menjadi menurun kecepatan kita karena jumlah personel ada yang mulai ditarik," jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut.

Rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta itu digelar untuk membahas progres terbaru dari proses pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Saat memaparkan laporannya, Tito menyatakan kondisi di sebagian besar daerah terdampak bencana sudah berangsur normal meskipun ada sejumlah kabupaten yang memerlukan perhatian khusus.

Dia mencatat, dari 58 kabupaten/kota yang terdampak bencana, 38 daerah sudah normal dan tiga lainnya hampir pulih. Adapun 11 daerah lainnya masih memerlukan penanganan lanjutan.

"Sudah banyak kemajuan luar biasa selama 2 bulan setengah ini. Tapi ada juga yang perlu terus kita kejar untuk kita selesaikan," ujar Tito.

Masih dalam rapat yang sama, Tito menyampaikan penghargaan kepada seluruh instansi yang terlibat dalam pemulihan pascabencana Sumatra, terutama Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Instansi lintas sektor itu selama ini sudah berupaya maksimal memulihkan akses jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten, hingga jembatan penghubung guna memastikan kelancaran distribusi logistik.

Sebagai informasi, agenda itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Praktikno; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar; Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy; serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.

Sejumlah pejabat turut mengikuti rapat secara virtual, di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto; serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis