Pemerintah Diminta Libatkan Pihak Lain Bersihkan Gelondongan

tirto.id - Pengurus Mujadalah Kiai Kampung (MKK), Siti Zuhro, meminta pemerintah menggandeng pihak lain membersihkan kayu gelondongan yang terseret banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

MKK menilai pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri dan menilai langkah ini penting agar pembersihan bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

“Volume material kayu yang berserakan sangat besar dan kompleks penanganannya. Apabila proses pembersihan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, maka diperlukan biaya yang amat signifikan, durasi pengerjaan yang panjang, serta ketersediaan tenaga dan alat yang besar, yang berpotensi mengganggu prioritas kerja negara lainnya,” kata Siti Zuhro, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Siti, masyarakat di daerah terdampak akan menghadapi dampak berkepanjangan, apabila penanganan tidak dilakukan secara cepat dan efektif.

Oleh karena itu, dia mengusulkan pemerintah dapat melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak.

Siti menyebut, kayu yang ada dapat diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang terpilih, sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah.

“Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait melakukan verifikasi ketat terhadap kemampuan teknis, operasional, dan finansial perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang, guna memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Namun, dia menekankan pelaksanaan kerja sama ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pihak yang berwenang juga harus mengawasi secara ketat untuk menghindari penyimpangan dan memastikan kepentingan negara serta masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Dalam penyampaian sikap MKK, hadir pengurus MKK Aji Soko, Siti Zuhro, Marsudi Syuhud, dan Ngatawi Al Zastrow. Serta pendiri MKK Najib Salim Atamimi, Ketua MKK Wahyu Muryadi dan Senior advisor MKK Hendardi.

Lebih lanjut, Siti menjelaskan usulan MKK ini dapat mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan,
 serta mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak.

Dia mengatakan, usulan ini juga memberikan solusi yang praktis, efisien, dan tidak membebani masyarakat maupun pemerintah daerah. Kemudian, menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana.

“Kami meyakini point penting tadi itu bisa dilakukan dengan sangat segera untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terdampak bencana ini,” tuturnya.

Kata Siti, usulan ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap Kepala Negara dapat menerimanya agar permasalahan di wilayah terdampak bencana bisa segera diatasi.

“Ini kerja yang tidak bisa ditunda membutuhkan akselerasi tepat dari kita semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengurus Mujadalah Kiai Kampung lainnya, Hendardi, menyampaikan usulan ini sangat konstruktif dan dibutuhkan pemerintah. Sebab, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri menyelesaikan permasalahan bencana di wilayah Sumatra.

“Tanggung jawab sosial ini kami lemparkan melalui usulan ini bisa diterima bisa tidak. Kita melepaskan diri dari perdebatan ini bencana nasional atau bukan, kita tidak masuk ke situ. Kita memberikan usulan yang lebih konkret,” kata Hendardi.

Namun, kata dia, dari usulan itu yang terpenting adalah mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam konteks pengawasan dan mekanismenya.

“Itu penting. Jangan pengawasan justru menimbulkan persoalan baru karena materi barang dalam hal ini kayu yang kita minta dikelola, juga rawan dari interest berbagai pihak,” ujarnya.

Dia juga meminta masyarakat dan pemerintah tidak menyangkut usulan-usulan seperti ini. Menurutnya, usulan yang konkret dari masyarakat sangat penting untuk diakomodasi oleh pemerintah.