Pembangunan JPO Sarinah Dikritik, Pramono: Itu untuk Difabel

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kritik terkait wacana pembangunan kembali jembatan penyeberangan orang (JPO) di Sarinah, yang disebut telah membuat hak pejalan kaki terancam.

Pramono mengatakan, pembangunan kembali JPO tersebut saat ini masih berada dalam tahapan kajian. Menurut Pramono, pembangunan kembali JPO itu juga dibutuhkan untuk penyeberangan para penyandang disabilitas.

“Jadi JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” kata Pramono kepada para wartawan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).

Politikus PDIP itu mengaku sudah membaca pro-kontra yang timbul di masyarakat setelah wacana pembangunan JPO Sarinah itu kembali bergulir.

Apabila nantinya JPO itu kembali dibangun, Pramono memastikan bukan berarti para pejalan kaki sudah tidak bisa lagi menyeberang di jalan raya melalui pelican crossing seperti saat ini. Para pejalan kaki, kata Pramono, justru akan memiliki dua opsi untuk menyeberang, yakni melewati JPO ataupun lewat jalan raya.

“Jalan kaki di bawah kan tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap, semua enggak ada yang ditutup,” tegas Pramono.

Sebagai informasi, ramai kritikan dari para pejalan kaki setelah wacana pembangunan kembali JPO di Sarinah kembali bergulir. Lewat unggahan di media sosial Instagram, pengguna akun @glensaimima mengatakan, pembangunan kembali JPO itu berpotensi membuat pejalan kaki menyesuaikan diri kepada kendaraan.

Padahal, menurutnya, pada era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2022 silam, JPO itu sudah dibongkar dengan alasan estetika. Sebagai gantinya, telah disediakan pelican crossing yang menurutnya lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, hingga ibu hamil.

“Pembangunan kembali JPO Sarinah di era Gubernur Pramono Anung menimbulkan paradoks urban. Di tengah lokasi yang telah ‘disembuhkan’ oleh pelican crossing dan desain jalan berbasis keselamatan, keputusan menghidupkan kembali JPO justru mencerminkan kemunduran: seolah kota kembali memaksa pejalan kaki menyesuaikan diri pada kendaraan, bukan sebaliknya,” tulis akun tersebut dalam unggahannya pada Rabu (7/1/2026).