tirto.id - Wacana penerapan sistem 4 in 1 untuk mobil yang digagas Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi direspons beragam. Meski didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tapi ide Menhub Budi dikritik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan anggota DPRD DKI Jakarta.
Menhub Budi mewacanakan sistem 4 in 1 bagi mobil yang melintas di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai respons terkait polusi udara di ibu kota yang semakin memburuk dan menjadi sorotan publik.
“Dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1. Jadi katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, dan Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun,” kata Menhub Budi dikutip Antara, Senin (14/8/2023).
Pria kelahiran 18 Desember 1956 ini menuturkan, pertimbangan penerapan 4 in 1 karena tingkat utilitas kendaraan di Jabodetabek hanya digunakan oleh satu atau dua orang per kendaraan. Hal ini membuat jumlah kendaraan semakin banyak sehingga meningkatkan jumlah emisi gas buang ke udara.
Namun, ide tersebut dikritik Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno. Ia menilai, kebijakan 4 in 1 tak efektif menangani polusi udara. Sebab, kebijakan ini sama saja seperti aturan 3 in 1 yang kini berganti menjadi ganjil genap.
Menurut Djoko, pengendara dari Jabodetabek yang melintas ke Jakarta memiliki kepentingan masing-masing, sehingga kemungkinan kecil mereka yang berjumlah empat orang mau berada dalam satu mobil.
Alhasil, kata Djoko, para pengendara tetap menggunakan mobilnya masing-masing untuk masuk ke Jakarta. Untuk melintasi jalur 4 in 1, pengendara tersebut berpotensi menggunakan jasa joki.
“Mereka bisa bayar jasa joki, nanti bayar orang. Kayak kebijakan 3 in 1 yang dulu pernah dilakukan, kan, gitu. Bahkan ada yang pakai boneka biar menyerupai orang,” kata Djoko saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (15/8/2023).
Menurut Djoko, dengan adanya jasa joki, pemerintah harus menerjunkan petugas untuk menertibkan mereka dan itu memerlukan effort yang tinggi. Hal itu juga akan membuat jalanan di ibu kota akan semakin semrawut dan mengganggu lalu lintas.
“Malah kasihan juga joki sama petugasnya yang ada di jalan kalau mereka harus terpapar polusi udara,” kata Djoko.
Belum lagi, kata Djoko, rawannya terjadi tindak kriminal dari joki tersebut. “Atau terjadinya pelecehan seksual jika jokinya seorang perempuan,” kata Djoko.
Kasus ini pernah terjadi pada 2015 silam. Saat itu, terjadi kasus pemerkosaan yang melibatkan dua warga negara asing (WNA) dan gadis berinisial SM (18) yang berprofesi sebagai joki 3 in 1 di basement Lippo Mal Kemang, Jakarta Selatan.
Sebaliknya, Djoko menyatakan, kebijakan electronic road pricing (ERP) dirasa sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta, termasuk membereskan masalah polusi udara.
“Kebijakan yang dimunculkan sepertinya berjalan sendiri-sendiri dan nantinya juga tidak berlangsung lama. Tidak berani mengungkap kebijakan ERP di Kota Jakarta, (padahal) dapat menjadi kebijakan penting dan utama,” kata Djoko dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI, M. Taufik Zoelkifli menilai, kebijakan tersebut hanya sedikit mengurangi emisi kendaraan dan jangka pendek saja untuk menangani polusi udara.
Solusi tersebut juga menurutnya malah kembali menghidupkan para joki. “Itu akan menghidupkan lagi joki-joki, karena agak susah yang orang mau supaya empat orang dalam satu mobil. Karena ada keperluan masing-masing,” kata Taufik kepada reporter Tirto, Selasa (15/8/2023).
Sehingga, ia menilai, kebijakan tersebut tidak efektif untuk menangani polusi udara di Jakarta.
Dia menyebutkan, saat rapat kerja bersama Dirlantas Polda Metro Jaya tahun lalu, terungkap ada 22 juta kendaraan hilir mudik di Jakarta pada 2022. Kendaraan listrik, hanya nol koma persen, itu pun hanya bus Transjakarta dan sebagian kecil motor listrik.
“Di lain sisi, saya tidak menutup kemungkinan bahwa polusi ini berasal dari kegiatan industri se-Jabodetabek, dari cerobong pabrik, juga faktor kemarau yang membuat debu tidak tercuci hujan,” kata Taufik.
Menurut dia, cara penanganan polusi udara di Jakarta jangka panjang dari sektor transportasi, yakni beri insentif agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik yang nol emisi.
Kemudian perbanyak transportasi publik, seperti Transjakarta, LRT, MRT, hingga Jaklingko yang terintegrasi sehingga masyarakat dapat beralih. Namun, ia menyayangkan saat ini terdapat wacana kenaikan tarif bus Transjakarta akibat penurunan PSO. Sebab, itu hanya akan membuat orang lebih enggan lagi untuk naik kendaraan umum.
“Ini malah kurangi minat warga naik Transjakarta. Malah nanti warga balik lagi ke motor, kendaraan pribadi, ojol, sehingga naik transportasi sedikit,” kata dia.
Respons Pemerintah
Wacana Menhub Budi didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mereka mengklaim kebijakan 4 in 1 untuk kendaraan ke Jakarta memang efektif untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Luckmi Purwandar mencontohkan, jika terdapat empat orang dari Bogor yang biasanya menggunakan empat mobil, maka beralih menjadi satu kendaraan.
“Bisa saja, misalnya rumahnya Bogor dekat-dekatan yang biasa bawa mobil satu-satu, sekarang mereka tetangga berempat bawa satu mobil, berarti bisa menurunkan emisi,” kata Luckmi di acara Polemik bertajuk ‘Solusi Polusi Jakarta’ di Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Akan tetapi, Luckmi menegaskan, ketika kebijakan tersebut diterapkan, jangan sampai lagi ada jasa joki seperti yang pernah terjadi pada saat kebijakan 3 in 1.
“Jangan yang seperti dulu itu pakai calo. Tahu-tahunya tetep pergi sendiri, tapi pakai jasa joki. Kalau gitu, kan, enggak ada gunanya,” kata dia.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, kebijakan 4 in 1 masih dibahas dengan Kementerian Perhubungan. Rencananya akan dibahas dua minggu ke depan dan akan diuji coba.
“Masih dibahas, belum bisa detail seperti itu saya,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
