Isu Kesehatan Belum Menjadi Pembahasan Serius Bakal Capres

Reporter: Irfan Amin, tirto.id - 11 Agu 2023 08:00 WIB
Dibaca Normal 5 menit
Hingga saat ini belum ada satu pun bakal capres yang menyuarakan isu kesehatan secara serius dalam setiap lawatan politik mereka.
tirto.id - Komisi Nasional Pengendalian Tembakau bersama Fakultas Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, merilis hasil survei mengenai pendapat publik terkait gagasan kesehatan dari tiga bakal capres yang saat ini beredar di publik. Mereka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Dari hasil survei itu menunjukkan mayoritas masyarakat saat ini belum mengetahui gagasan ketiga nama itu soal isu kesehatan. Angkanya mencapai 37 persen. Di sisi lain, Ganjar Pranowo dinilai oleh 18 persen responden memiliki perhatian besar pada masalah kesehatan.

Sedangkan publik menilai Prabowo Subianto memahami isu kesehatan dengan angka 13,1 persen dan diikuti Anies Baswedan 11,6 persen. Adapun publik yang menilai ketiga nama itu punya perhatian dan pemahaman yang sama soal isu kesehatan angkanya berada di 14,8 persen.

"Mayoritas publik Indonesia tidak menjawab atau tidak tahu calon presiden yang mempunyai perhatian besar pada masalah kesehatan. Kemungkinan karena bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Pranowo dan Anies belum mengangkat isu kesehatan di ruang publik," kata peneliti FISIP UI, Hendriyani dalam keterangan pers secara daring pada Rabu (9/8/2023).

Di tengah rendahnya konsentrasi para bakal capres yang hendak berlaga di Pilpres 2024 dalam isu kesehatan, tuntutan masyarakat dalam perbaikan pelayanan kesehatan sangatlah tinggi.

Dalam survei yang sama, 93 persen masyarakat menghendaki agar capres berikutnya mau memperbaiki dan meningkatkan layanan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas.

Kemudian masyarakat juga berharap tenaga medis di masing-masing fasilitas kesehatan juga ditingkatkan. Minimal memadai di setiap pertolongan kesehatan. Angkanya mencapai 90 persen.

Setelah itu harapan adanya pembenahan pelayanan asuransi kesehatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan penyediaan obat-obatan terjangkau. Kedua isu itu juga diinginkan oleh lebih dari 90 persen responden.


Kritik yang sama juga datang dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. Menurutnya, hingga saat ini belum ada satu pun bakal capres yang menyuarakan isu kesehatan secara serius dalam setiap lawatan politik mereka.

Hermawan mengungkapkan bahwa pasca COVID-19, belum ada satu capres pun yang mau mengevaluasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Padahal, menurutnya evaluasi itu penting agar bisa menjadi gagasan dan rencana ke depan apabila kelak terpilih menjadi presiden.

Mengingat, saat awal mula pandemi, kondisi pertahanan kesehatan Indonesia sangatlah rapuh dan pemerintah serta masyarakat tidak siap menghadapi COVID-19.

"COVID 19 mengajarkan kita health system resilience, ketahanan kesehatan kita sesuatu yang wajib dan fundamental tapi semua calon presiden baik yang muncul dari PDIP, Gerindra maupun oposisi seperti Nasdem itu tidak ada dan belum memberikan pernyataan yang tegas terkait isu kesehatan," kata Hermawan, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Dia juga mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo soal perawatan rumah sakit di luar negeri yang membuat Indonesia harus kehilangan potensi pendapatan Rp165 triliun. Menurutnya, pernyataan presiden tersebut belum ditindaklanjuti secara serius oleh ketiga bakal capres.

Oleh karenanya, dia mendorong agar ada perbaikan layanan rumah sakit terutama di rawat inap, agar masyarakat merasa nyaman untuk menjalani perobatan di dalam negeri.

PRESIDEN RESMIKAN RS MODULAR PERTAMINA TANJUNG DUREN
Dua orang tenaga kesehatan berjalan di salah satu ruang perawatan Rumah Sakit Modular Pertamina di Jakarta, Jumat (6/8/2021). ANTARA FOTO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/Handout/wsj.


"Konsep untuk menahan Rp165 triliun ini tidak ada satu pun calon presiden yang merespons. Kalau ini dibiarkan dan tidak ada yang merespons, kami menyatakan bahwa calon presiden yang tidak memiliki orientasi mengenai masalah kesehatan, sama halnya tidak memiliki ketahanan bangsa untuk masa depan," tegasnya.

Bahkan, apabila isu kesehatan masih dipandang sebelah mata, Hermawan dan dan organisasi kesehatannya ingin mengundang ketiga bakal capres untuk berdiskusi serta beradu gagasan. Harapannya agar isu kesehatan ini menjadi serius.

"Seandainya ada forum, kami dari IAKMI ingin sekali mengundang seluruh calon presiden dan kalau perlu saya langsung yang jadi moderator untuk menguji keseriusan para capres," ujarnya.


Penyelesaian Isu Kesehatan dari Hulu

Apabila menilik survei CSIS pada Agustus 2022 lalu, pemilih dari kalangan anak muda belum banyak yang memilih isu kesehatan sebagai isu penting dalam pemilihan capres maupun cawapres.

Dari hasil survei tersebut hanya 6,2 persen dari 1.200 responden yang menjadikan isu kesehatan sebagai prioritas. Isu ekonomi menjadi pilihan utama dengan keterpilihan responden mencapai 60 persen.

Rendahnya kepedulian pemilih capres dan cawapres dalam isu kesehatan juga patut menjadi kekhawatiran bersama. Terutama setelah pemerintah baru saja mengesahkan Undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Salah satu hal yang patut diawasi adalah dalam persentase belanja anggaran terhadap kesehatan.

UU Kesehatan yang baru menghapuskan mandatory spending dalam belanja anggaran. Sehingga yang sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mematok 5 persen dari APBN. Kini dihapuskan dan berbasis pada kinerja, tanpa dilandasi jumlah minimum persentase.

Para pemilih juga harus mendorong para capres yang mereka pilih untuk prioritas anggaran kesehatan. Dorongan ini diperlukan karena berkaca pada jumlah anggaran yang menyusut setiap tahun, terutama pasca pandemi COVID-19.

Di 2021, persentase anggaran kesehatan terhadap belanja negara sebesar Rp312,4 triliun atau 11,2 persen dari APBN, kemudian di 2022 menyusut menjadi Rp212,9 triliun atau 6,7 persen dari APBN, dan kembali turun di 2023 dengan belanja Rp178,7 triliun atau 5,8 persen dari APBN.


Selain soal anggaran yang patut diawasi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan bahwa di masa yang akan datang tantangan kesehatan datang tidak hanya dari penyakit menular tapi yang tidak menular.

Tulus mengkritik bahwa pemerintah selalu mengeluarkan biaya negara untuk penanganan kesehatan, namun lupa memperbaiki dalam hal preventif. Seperti penanganan pembatasan rokok, konsumsi garam, makanan dan minuman berpemanis hingga berpengawet.

"Maka seharusnya para capres fokus pada aspek promotif dan preventif. Jika ingin menjadikan masyarakat Indonesia yang sehat, jadi harus dari sisi hulu, sedangkan kuratif ada di sisi hilir," kata Tulus kepada Tirto, Kamis (10/8/2023).

Dia juga mengingatkan kepada setiap capres agar tidak berdekatan dengan perusahaan rokok. Dia khawatir akan berdampak pada sulitnya pengendalian tembakau di Indonesia.

"Karena patut diduga di balik para bakal capres adalah oligarki tembakau," tegasnya.


Pembahasan Isu Kesehatan Minim?

Sejak diusung menjadi calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024 oleh koalisi masing-masing, baik Ganjar Pranowo, Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto minim membahas persoalan kesehatan di Indonesia.

Dalam catatan Tirto, sejak Ganjar ditetapkan menjadi capres pada 21 April 2023 oleh PDIP, Gubernur Jawa Tengah itu baru sekali bicara soal kesehatan, hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri acara Hari Menjadi Manusia yang diadakan di Kuningan City, 29 Juli 2023.

Saat itu, Ganjar bicara soal kesehatan mental yang dialami anak muda Indonesia. Dia mengungkit masa mudanya yang sempat mengalami tekanan mental dan merasa rendah dihadapan kawan-kawannya.

"Saya merasa beruntung karena diberkati dengan jaringan dukungan yang kuat dari keluarga yang luar biasa dan teman-teman sejati. Tapi, tidak semua orang memiliki hal tersebut,” ujar Ganjar.

Ganjar menekankan masyarakat juga perlu bersama-sama meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental sehingga mereka yang mengalami masalah itu tidak kena stigma buruk dari warga sekitar.

"Lebih banyak pakar kesehatan mental yang bicara di publik tentang pentingnya masalah ini, memperluas akses untuk konseling kesehatan mental di Puskesmas dan mudah-mudahan juga ada lebih banyak teman-teman yang saling menjaga temannya. Mari kita dorong agar masalah ini menjadi salah satu prioritas nasional," kata Ganjar dikutip Antara Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Bukan hanya Ganjar yang minim bahas kesehatan, begitu pula dengan capres Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu baru sekali bicara kesehatan saat pidato di Gedung Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Jawa Barat, 7 Agustus 2023.

Anies Baswedan menceritakan mengenai pengalamannya dalam mengelola fasilitas kesehatan. Seperti pembangunan rumah sehat hingga wacana mengenai reformasi pelayanan kesehatan.

Pria 54 tahun itu mengungkapkan kebijakan kesehatan pemerintah saat ini harus direview kembali. Dia menilai dalam membuat kebijakan kesehatan harus melibatkan para dokter, perawat dan pasien.

“Kalau semuanya harus diatur BPJS, dokter pun terikat, perawat terikat dan pasien terikat. Izinkan kita melakukan reformasi atas pelayanan kesehatan,” kata Anies.

DEMO TENAGA MEDIS RUMAH SAKIT DI MEDAN
Sejumlah tenaga medis membentangkan spanduk ketika menggelar aksi demo terkait pemotongan gaji dan adanya sejumlah rekan mereka yang dirumahkan maupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Rumah Sakit Umum Herna Medan, Sumatera Utara, Jumat (10/7/2020). (ANTARA FOTO/Septianda Perdana/pras)


Ia bilang jangan memusuhi rumah sakit dan dokter. Justru harus belajar dari dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ia mengungkapkan pemerintah harus melihat keadaan yang nyata dalam pelayanan kesehatan.

“Dari situ susun sistem yang baik, lalu negara hadir memberikan biaya cukup sehingga pelayan kesehatan bagus semuanya,” kata Anies.

Bagaimana dengan Prabowo Subianto? capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tak banyak berbicara dalam isu kesehatan saat lawatannya ke sejumlah agenda publik.

Apabila berbicara isu kesehatan, Prabowo lebih banyak mengangkat isu stunting dalam sejumlah pidatonya. Salah satunya saat dia menjadi pembicara panel di forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Makassar pada Kamis (13/7/2023).

"Masalah-masalah yang kalian merasakan perlu bantuan bagaimana menghadapi pendidikan, guru honorer, bagaimana hadapi pelayanan kesehatan, bagaimana menghilangkan stunting, yang dikatakan presiden, menghilangkan stunting bukan dengan ceramah, menghilangkan stunting bukan dengan wejangan, menghilangkan stunting harus kita hidupkan posyandu-posyandu atau sejenis itu," kata Prabowo.


Baca juga artikel terkait ISU KESEHAT atau tulisan menarik lainnya Irfan Amin
(tirto.id - Politik)

Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Reja Hidayat

DarkLight