tirto.id - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengklaim pemerintah tetap mengedepankan penanganan kesehatan meski membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Tentu saja prioritas pada kesehatan akan tetap sangat sangat sangat utama. Sekarang ini sudah masuk pada tahap bagaimana kami menyiapkan segera untuk vaksin," ujar Pratikno dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (22/7/2020).
Salah satu bukti pemerintah masih mengedepankan penanganan kesehatan menurut Pratikno yakni mulai adanya pengembangan dan uji klinis vaksin Covid-19 yang akan dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran dan ditindaklanjuti BPOM dan Bio Farma.
Kabar tersebut pun diperkuat dengan kedatangan tim vaksin yang melaporkan ke Istana Negara, Senin (21/7/2020) lalu.
Usai bertemu Presiden Joko Widodo, tim tersebut akan menguji vaksin kepada 1.620 orang dengan rentang waktu uji hingga Januari 2021. Vaksin yang digunakan merupakan bentuk kerja sama antara Bio Farma dengan Sinovac, perusahaan farmasi asal Cina.
Presiden Jokowi pun membenarkan kabar penerimaan laporan tersebut. Lewat akun instagramnya @jokowi, Jokowi bahkan menyebut, "BUMN kita sudah siap memproduksi vaksin ini dengan kapasitas 100 juta dosis per tahun, bahkan bisa ditingkatkan jadi 250 juta dosis."
Pratikno menegaskan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat Perpres 82 tahun 2020 sebagai bukti konkret konsep gas dan rem yang digagas Jokowi. Sebab, pemerintah ingin menyelesaikan Covid-19 dan dampak ekonomi secara bersamaan.
"Komite ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan kebijakan antara kebijakan kesehatan dengan kebijakan perekonomian yang sering dikatakan Pak Presiden ini ibarat ada gas ada rem, dua-duanya harus diselesaikan secara seimbang," kata Pratikno.
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diketahui dibentuk berdasarkan Perpres 82 tahun 2020. Tim tersebut terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Kebijakan. Airlangga dibantu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjadi Ketua Pelaksana yang bertugas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.
Dalam pelaksanaan di lapangan, tim terbagi atas 2 satgas, yakni Satgas Penanganan Covid-19 yang kini dipimpin Kepala BNPB Letjen Doni Monardo serta satgas baru yakni Satgas Perekonomian di bawah komando Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
