tirto.id - Upacara Hari Lahir Pancasila 2023 adalah salah satu agenda rutin yang dilakukan untuk merayakan hari besar sekaligus libur nasional Indonesia ini.
Tema Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 adalah “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”. Hal ini diumumkan dalam Pedoman Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023.
Dikutip dari Pedoman Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 diumumkan juga bahwa,Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan melaksanakan upacara bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 pada hari Kamis, 1 Juni 2023 pukul 07.00 WIB bertempat di halaman kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.
Sementara itu, opacara bendera di masing-masing institusi/unit kerja di luar Senayan maupun di daerah dapat diselenggarakan sesuai aturan yang berlaku, dengan berpedoman pada surat edaran.
Pakaian yang digunakan pada saat upacara bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 adalah seragam KORPRI lengkap.
Susunan Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila
• Persiapan upacara
• Pemimpin upacara memasuki tempat upacara
• Pembina upacara memasuki tempat upacara
• Laporan pemimpin upacara
• Pengibaran Bendera Merah Putih
• Mengheningkan Cipta
• Pembacaan teks Pancasila
• Pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Amanat pembina upacara
• Pembacaan doa
• Laporan pemimpin upacara
• Pembina upacara meninggalkan tempat upacara
• Upacara selesai.
Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2023
Logo 1
Logo 2
Sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni
Sejarah Hari Lahir Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya.
Jepang berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut.
Jepang setidaknya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sambil menunggu situasi membaik. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada selaku Jenderal Dai Nippon yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai.
Secara garis besar, BPUPKI dibentuk untuk "menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia," demikian seperti yang termaktub dalam Maklumat Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer merangkap Kepala Staf) Nomor 23.
BPUPKI dalam periode kinerjanya, yang hanya beberapa bulan, telah menggelar 2 kali sidang resmi: 29 Mei sampai 1 Juni, dan 10-17 Juli 1945. Ada satu sidang lagi yang dilakukan kendati tidak resmi dan hanya diikuti beberapa anggota pada masa reses, antara 2 Juni hingga 9 Juli 1945.
Pada sidang pertamanya tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), para anggota membahas mengenai tema dasar negara.
Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari, kemudian pada hari terakhir, tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai “Pancasila”. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.
Hingga sidang usai, belum ada kesepakatan yang dicapai. Ada beda pendapat yang cukup tajam antara kubu nasionalis dan kubu agamis, salah satunya tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam, meskipun hal ini bukanlah persoalan yang baru (Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, 1987:232).
Maka dibentuklah Panitia Sembilan untuk menemukan jalan tengah dalam perumusan dasar negara. Panitia ini terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, M. Yamin, Wahid Hasjim, Abdoel Kahar Moezakir, Abikusno Tjokrosoejoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis.
Setelah melalui pelbagai perdebatan sengit dalam perundingan alot pada sidang Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara RI yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang terdiri dari:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Addi M Idhom
