tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membantah pemberitaan di Koran Tempo mengenai pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk membahas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai cacat legalitas.
Hasto menyebut PDIP tidak pernah mengintervensi urusan rumah tangga partai politik lain. Kata dia, PDIP punya pengalaman pahit diintervensi oleh penguasa selama Orde Baru.
“Ibu Ketua Umum Partai juga memiliki pengalaman bagaimana dikhianati,” kata Hasto, Senin (15/3).
Pengalaman yang dimaksud terkait Kudatuli atau kudeta 27 Juli 1996, merupakan peristiwa pengambilan paksa kantor DPP PDIP berujung kematian sejumlah orang. Presiden Soeharto disebut mendukung ketua umum PDIP tandingan yakni Soerjadi untuk melengserkan Megawati Sukarnoputri
“Bahkan terhadap Pak Harto yang sangat otoriter dan korban yang begitu banyak di kalangan rakyat tidak berdosa, partai pun memilih jalur hukum ketika kongres partai diintervensi kekuasaan dan kantor partai diserang," lanjut Hasto.
Dalam berita utama Koran Tempo edisi 15 Maret 2021 judulnya Mantan Panglima Sowan ke Ibu Mega berisi pertemuan Moeldoko dengan Megawati. Moeldoko banyak membicarakan alasan mau dipinang oleh kader Demokrat seperti Jhoni Allen Marbun, sedangkan Megawati hanya mendengar saja. Koran Tempo sudah berupaya mengklarifikasi ke narasumber terkait dari PDIP, termasuk Sekjen PDIP Hasto, namun tidak ada yang menjawab permintaan wawancara dan klarifikasi.
Setelah berita tersebut turun, Hasto justru menilai berita tersebut jauh dari etika jurnalistik, tendensius dan menunjukkan agenda politik tertentu.
“Pemberitaan secara sepihak Koran Tempo yang sepertinya ada pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Pak Moeldoko sama sekali tidak berdasar dan pertemuan tersebut sama sekali tidak terjadi. Apa yang diberitakan Koran Tempo telah melanggar prinsip dan etika jurnalistik,” kata Hasto.
Dalam kisruh Partai Demokrat, Moeldoko terpilih sebagai ketua umum versi KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumut pada 5 Maret 2021. DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menilai KLB cacat hukum. Mereka kini beradu di jalur hukum.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
