Pasukan Andi Azis Menolak Tentara dari Jawa

tirto.id - Bagi serdadu, kalah bukan hal yang mudah. Apalagi ditambah ancaman kehilangan mata pencaharian. Inilah kegalauan yang dihadapi anggota KNIL di Makassar pada pergantian tahun 1949-1950. Akibat kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan dikembalikannya Kedaulatan Republik Indonesia, Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL) yang ada sejak 4 Desember 1830 akan dibubarkan pada 26 Juli 1950.

Kebanyakan dari para serdadu KNIL itu menjadi KNIL karena tradisi keluarga. Ayah mereka, kakek mereka, atau bahkan buyutnya adalah KNIL juga. Meski begitu, mereka diberi pilihan untuk masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Di daerah Sulawesi Selatan, meski sempat tiarap di zaman pendudukan Jepang, setidaknya pernah ada tiga batalyon KNIL. Menurut catatan buku Gedenkschrift Koninklijk Nederlandsche Indische Leger 1830-1950 (1990) karya P. van Meel, di Pare-pare terdapat batalyon INF XV, di Enrekeng batalyon INF XVI, di Makasar ada batalion INF XVII. Sebagian dari mereka sempat menjadi tawanan perang Jepang.

Setelah 1946, di tubuh KNIL sendiri terjadi banyak mutasi pasukan dari satu tempat ke tempat lain. Di masa revolusi, peran besar KNIL di Indonesia adalah menggempuri para pejuang Republik. Tanpa ampun. Ada yang bertempur habis-habisan karena sumpah setia kepada Ratu Belanda, tapi ada pula yang terjebak.

Menurut catatan harian Kedaulatan Rakyat (5/4/1950) dan Agoes Anwar dalam Soumokil dan Hantjurnja RMS (1964), banyak serdadu KNIL masuk tentara Belanda karena terjebak propaganda bohong. Sebagian serdadu yang dalam Perang Dunia II pergi ke Australia seperti heiho serta romusha sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi di tanah air selama berada di sana.

"Kepada mereka dikatakan bersama Belanda mereka harus memerdekakan tanah air daripada tindasan Jepang, harus mengusir Sukarno-Hatta yang bersama Jepang telah membawa Indonesia masuk dalam kesengsaraan. Ingatlah nyanyian yang klimaksnya: Hancurkanlah musuh kita, itulah Sukarno-Hatta."

Dengan propaganda semacam itu, mereka kemudian sulit berdamai dengan Republik Indonesia yang dipimpin Sukarno-Hatta.

Jelang bubarnya KNIL, menurut Laporan Djawatan Kepolisian Negara (bagian PAM) kepada Presiden perihal: Aksi Westerling (21/02/1950), muncul isu di kalangan mereka bahwa bekas KNIL yang masuk TNI akan disudutkan dan dicari-cari kesalahannya. Bagaimanapun juga, bekas KNIL adalah musuh TNI di masa revolusi.

Perwira-perwira TNI di mata mereka adalah orang-orang lemah ilmu militernya. Mereka mengambil contoh Kepala Staf APRIS Kolonel Tahi Bonar Simatupang (kawan Kolonel Abdul Haris Nasution, yang jadi KSAD) yang hanyalah mantan vandrig KNIL yang masih muda. Ilmu dan pengalaman militernya kalah dari perwira-perwira Belanda senior.

Di KNIL, meski seumur hidup punya pangkat rendah, mereka punya jenjang karir dan gaji rutin yang jelas. Di TNI, gaji tentara lebih rendah. Tak heran jika banyak bekas KNIL yang masuk TNI mendapat kenaikan pangkat.

Sejak Januari 1950, muncul tuntutan dari anggota KNIL, terutama di Indonesia Timur, terkait pengalalihan mereka ke APRIS. Mereka hanya mau masuk APRIS, bersama unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalamnya, atas dasar sukarela. Itu pun, ketika di APRIS nanti, mereka dibawah komando mantan KNIL pula, bukan TNI.

Ketika syarat ini dimunculkan dalam pembicaraan 27 Maret 1950, muncul masalah baru. Mereka merasa malu jika pasukan APRIS dari unsur TNI dari Jawa dikirimkan ke Makassar. Para mantan KNIL ini merasa mampu untuk menjaga ketertiban. Pemerintah Republik Indonesia, tentu punya pendapat lain soal penolakan bekas KNIL itu.

Menurut Cornelis van Dijk dalam Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (1995), tindakan mantan KNIL itu di mata pemerintah pusat dinilai memiliki tujuan untuk mempertahankan dan memperpanjang kehadiran mereka sebagai militer yang menguasai sepenuhnya Sulawesi Selatan.

Menurut sumber militer Republik, seperti tertulis dalam Penumpasan Pemberontakan Separatisme di Indonesia (1982), ide pengiriman pasukan dari TNI ke Makassar itu adalah kemauan kaum Republiken di Sulawesi Selatan. Termasuk anggota parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) pro-republik yang dipelopori A. Rasyid Fakih, Haji Mattekawang Daeng Raja, dan A. Karim Mamangka.

Mereka mengirim mosi pada 23 Desember 1949 ke Menteri Pertahanan RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang isinya mendesak pemerintah RIS untuk segera mengirimkan pasukan TNI ke Sulawesi Selatan. Sri Sultan menerima mosi itu ketika mengadakan inspeksi ke Indonesia Timur. Kaum federalis tentu menentang mosi tersebut.

Sri Sultan pun membentuk sebuah komisi militer sebelum kedatangan pasukan TNI dari Jawa. Bertindak sebagai ketua komisi adalah Ir. Putuhena. Sebagai anggota, ada Mayor Alex Nanlohy dari pihak KNIL dan Letnan Kolonel Ahmad Junus Mokoginta dari pihak TNI. Mokoginta, sebelum Jepang mendarat di Indonesia pada 1942, juga adalah perwira KNIL.

Ketika berkunjung, Sri Sultan didampingi oleh Mokoginta. Jebolan KMA Bandung ini diangkat sebagai Kepala Tentara dan Teritorium di Indonesia Timur. Komisi militer RI ini pada 27 Desember 1949—di hari pengembalian kedaulatan RI dari pemerintah Belanda—menerima tanggung jawab dari Markas Besar Tentara Belanda di Makassar atas keamanan Indonesia Timur.

Dalam penyerahan tanggung jawab itu, Komisi Militer diwakili oleh Letnan Kolonel Mokoginta karena Ir. Putuhena dan Mayor Nanlohy belum datang ke Makassar. Mokoginta dalam menjalankan tugasnya dibantu beberapa anggota staf seperti Mayor Saleh Lahade, Mayor H.N.V. Sumual, Mayor Pieters, serta seorang ajudan yakni Kapten Andi Muhamad Yusuf. Namun, apa pun perjanjian dan wewenangnya, Mokoginta tak dihormati oleh serdadu-serdadu KNIL yang kemudian mengamuk di Makassar.

Desakan pengiriman pasukan TNI dari Jawa semakin kuat lagi setelah adanya konferensi 7 Februari 1950 di Polongbengkeng, daerah yang dikenal sebagai basis republik selama revolusi kemerdekaan. Ada tuntutan dari bekas laskar Republik di Sulawesi Selatan yang bertahan di pedalaman Sulawesi Selatan yang ingin masuk dalam formasi seperti halnya TNI.

Petinggi militer berencana mengirimkan Batalyon Worang yang jumlah personelnya 1000an orang, sebagai pasukan pertama TNI yang masuk ke wilayah bekas Negara Indonesia Timur. Komandan pasukan tersebut adalah Mayor Hein Victor Worang, mantan KNIL sebelum Jepang datang dan juga TNI pejuang 1945. Dia berasal dari Sulawesi Utara, begitu pula sebagian anggotanya.

Di masa revolusi, dia dan pasukannya bergerilya di daerah Jawa Timur. Dari Surabaya, mereka diangkut Kapal Waikelo dan Bontekoe. Mereka diberangkatkan membawa keluarga mereka juga.

Menurut sumber militer lain, Dinas Sejarah Angkatan Darat dalam bukunya Sejarah TNI AD (1945-1973) 2 Peranan TNI AD Menegakkan Negara Kesatuan RI (1979), para bekas serdadu KNIL mengadakan rapat besar pada 3 April 1950. Sekitar 700 KNIL datang. Mereka membentuk ‘Panitia Pembentukan Peralihan KNIL ke APRIS’ yang disingkat PPPKA.

Tetua KNIL yang mereka tunjuk sebagai ketua adalah bekas Sersan Mayor Christoffel. Lewat sebuah mosi, mereka mendesak pucuk pimpinan KNIL dan APRIS agar KNIL Makassar dimasukan ke APRIS dan mendesak pemerintah RIS supaya pengiriman bekas TNI ke Indonesia timur ditunda untuk sementara waktu. Mosi itu mereka buat karena belum ada jaminan keamanan untuk anggota-anggota KNIL jika pasukan dari TNI Jawa itu mendarat.

Di Makassar, meski bukan perwira KNIL dengan pangkat paling tinggi, Andi Abdul Azis cukup dihormati oleh perwira KNIL lain. Dia adalah ajudan dari Wali Negara alias Presiden NIT. Waktu di KNIL pangkatnya masih Letnan, namun ketika masuk APRIS di awal April 1950, pangkatnya jadi Kapten di APRIS. Meski sudah masuk APRIS, dia termasuk penolak pendaratan Batalyon Worang juga.

“Buat apa didatangkan pasukan APRIS dari Jawa, toh pasukan eks-KNIL di Makassar-pun telah pasukan APRIS dan sanggup mengamankan NIT,” kata Andi Azis, seperti dicatat Sejarah TNI AD (1945-1973) 2 Peranan TNI AD Menegakan Negara Kesatuan RI (1979).

Malam hari tanggal 4 April 1950, Andi Azis dipanggil oleh Soumokil dirumahnya. Di rumah Soumokil itu, beberapa serdadu Ambon sudah menunggu. Mereka sudah siap tempur bila pasukan TNI dari Batalyon Worang mendarat di Makassar.

Dini hari Rabu, 5 April 1950, pukul 5 pagi, pasukan bebas penentang pasukan Jawa di bawah komando Kapten Andi Azis pun menyerang perumahan perwira TNI di staf kwartier dan asrama CPM di Verlegde Klapperlaan (Jalan Walter Mongisidi). Alibi mereka adalah: Menolak Batalyon Worang.

Letnan Kolonel Mokoginta dan bawahannya pun mereka kepung. Pukul lima subuh itu, seorang komandan peleton bawahan Andi Azis berpangkat Pembantu Letnan datang pada Mokoginta dengan diantar letnan Tumbelaka. Tujuannya menangkap dan menawan Mokoginta.

Semula Mokoginta berkeras tak mau dan hendak menelpon Andi Azis, tapi jaringan telepon sudah terputus. Ia pun akhirnya pasrah dibawa ke markas Andi Azis. Kepada Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta, Kapten Andi Azis bilang: “Het Pijt me, Overste, maar ik moct het doen [Saya menyesal, overste, tapi saya harus melakukannya]."

Tal hanya menawan Mokoginta, pasukan yang turut komando Andi Azis itu pun disiagakan ke posisi-posisi strategis dan siap tembak. Senapan mesin watermantel juga disiagakan. Arah tembakan adalah kapal pemuat TNI dari Jawa. Sebuah pesawat pembom B-25 Mitchel rupanya telah siap membantu perlawanan Andi Azis.

Dengan Mokoginta ditangan, Andi Azis meminta lewat Mokoginta agar pasukan jangan mendarat. Jumlah pasukan Andi Azis ada sekitar 800 orang dengan senjata lengkap dengan lindungan senjata berat dan kendaraan lapis baja KL rampasan. Atas kelakuan KNIL-KNIL yang belum masuk APRIS dan masih dalam komando Belanda, Letnan Kolonel Musch, pimpinan militer Belanda di Makassar, tidak bisa berbuat apa-apa.

Kapal Waekelo dan Bontekoe yang mengangkut seribu prajurit TNI dari Batalyon Worang terpaksa berbalik arah. Keluarga anggota Batalyon Worang yang ikut diangkut dalam kapal harus diamankan. Untuk sementara, anggota keluarga ditinggalkan di Balikpapan.

Gerakan pasukan bebas Andi Azis itu mengaku tindakan Andi Azis tidak mengatasnamakan KNIL, tetapi APRIS dan pemuka NIT macam Sukowati tidak ada sangkut paut dengan gerakan militernya. Tujuan lain yang dibaca kaum republiken atas gerakan adalah hendak mempertahankan NIT.

Pemerintah NIT sendiri mengaku kecewa. Lewat pidato Perdana Menteri Diapari di Radio Makassar 7 April 1950, pemerintah NIT mengultimatum Andi Azis dan pasukannya agar kembali ke asrama, melepaskan tawanan, dan menyerahkan senjata-senjata.

Pemerintah pusat di Jakarta pun tak tinggal diam. Ultimatum yang memerintahkan Andi Azis menghadap pun dikeluarkan di hari pertama ketika pasukan Andi Azis berontak. Ultimatum itu tak dengan cepat direspons. Dia terlambat datang ke Jakarta.

Demi menjaga wibawa pemerintah, pasukan militer dalam jumlah besar pun dengan segera didatangkan ke Makassar. Tak hanya Batalyon Worang lagi, tapi Brigade Mataram pimpinan Letnan Kolonel Soeharto juga. Untuk menangani mantan KNIL itu, petinggi militer Republik menempatkan Kolonel Alex Kawilarang sebagai komandan tertinggi operasi mengatasi sisa pemberontak setelah Andi Azis di Jakarta.

Meski pasukan-pasukan KNIL itu sudah dikandangkan setelah 5 April 1950, tapi ketegangan di Makassar terus berlangsung. Pertempuran hebat terjadi pada 15 Mei dan 5 Agustus 1950. Karena kalah jumlah, mereka bisa dipukul pasukan TNI. Setelah APRIS tampil sebagai pemenang, 9 Agustus 1950 diadakan gencatan senjata dan pasukan KNIL diusir dari Makassar.

Menurut sumber militer, korban dari kalangan sipil adalah 1000 orang dan 350 rumah hancur. Gerakan ini belakangan hanya dicap sebagai separatisme, meski sebetulnya lebih mirip sebagai dukungan atas federalisme di Indonesia.