Pascabencana, 11 Kabupaten/Kota di Aceh Berangsur Pulih

tirto.id - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan sebanyak 11 dari total 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Provinsi Aceh telah berangsur pulih, sementara tujuh daerah lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Pernyataan itu disampaikan Tito saat melaporkan perkembangan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra.

Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menjelaskan, pemetaan kondisi dilakukan setelah fase tanggap darurat, di mana sejumlah daerah telah menyelesaikan masa tanggap darurat, sementara daerah lain masih melanjutkan penanganan darurat selama 15 hari ke depan.

“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Pemetaan kondisi tersebut dilakukan melalui pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.

Secara keseluruhan, terdapat 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat dan daerah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat, mulai dari pembukaan akses jalan dan jembatan, penyediaan layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tito menyebut, sebagian besar wilayah terdampak kini telah menunjukkan kemajuan signifikan.

Pemulihan ditandai dengan kembali berfungsinya pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, berjalannya kembali layanan kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, beberapa wilayah tertentu masih memerlukan perhatian khusus sesuai tingkat kerusakan dan dampak bencana.

Pemerintah, kata Tito, terus memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung.

Sementara itu, perbaikan jalan provinsi dan kabupaten/kota terus dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Selain infrastruktur, pemerintah juga mempercepat pendataan dan validasi rumah rusak akibat bencana, agar bantuan dapat segera disalurkan.

Tito berharap percepatan penyaluran bantuan ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda.

Untuk mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Tito mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, aparatur sipil negara, serta mahasiswa sekolah kedinasan guna membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.

Pemerintah juga akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana di Jakarta dan Banda Aceh.

“Posko ini akan diawaki 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari kementerian/lembaga maupun dari daerah-daerah,” ujar Tito.

Sebelumnya, Istana Kepresidenan mengungkapkan sumber pendanaan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan anggaran Satgas berada di luar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan merupakan bagian dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera.

“(Anggarannya) di luar BNPB. Bagian dari Rp60 triliun,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta ganti rugi bagi petani yang gagal panen akibat bencana.

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut akan disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan tugas pemulihan masing-masing sektor.

Ia menegaskan angka Rp 60 triliun merupakan estimasi awal dan masih dapat berubah sesuai kebutuhan di lapangan.

“Bukan berarti kemudian Rp 60 triliun enggak bisa tambah, enggak bisa berkurang. Enggak begitu cara kerjanya karena dananya dinamis,” ujar Prasetyo.