tirto.id - Arab Saudi, Turki, dan Pakistan telah menyepakati Pakta Pertahanan Makkah atau Mecca Joint Defense Agreement pada 7 Agustus 2026. Penandatanganan kesepakatan terjadi di tengah eskalasi panas yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat (AS).
Komite Pakta Pertahanan Makkah menunjuk Nauman Mahmood asal Pakistan sebagai Sekretaris Jenderal pertama. Purnawirawan Letnan Jenderal itu bertugas selama tiga tahun. Kesepakatan ini menjadi babak baru situasi keamanan Timur Tengah.
Adanya Pakta Pertahanan Makkah merupakan sinyal bahwa ketergantungan Arab Saudi terhadap AS mulai berkurang. Yang lebih menarik, komite dibentuk saat Iran mulai menyerang negara-negara Teluk, ketegangan di Selat Hormuz, serta serangan kelompok Houthi Yaman terhadap Arab Saudi.

Latar Belakang Pembentukan Pakta Pertahanan Makkah
Pakta Pertahanan Makkah mulanya merupakan perjanjian strategis bilateral antara Saudi dan Pakistan yang telah ditandatangi pada 17 September 2025. Guna meningkatkan kerja sama pertahanan kolektif, Turki akhirnya ikut bergabung. Islamabad, Riyadh, dan Ankara telah merundingkan pakta bersama selama hampir satu tahun.
Salah satu klausul penting dikabarkan termuat dalam Pakta Pertahanan Makkah adalah "serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota". Dengan demikian, kesepakatan membentuk kerangka keamanan regional yang menghubungkan tiga negara berpengaruh di dunia Muslim.
Melansir laporan The Loop, Pakta Pertahanan Makkah bertujuan mendiversifikasi pengaturan keamanan regional dan memberikan stabilitas strategis yang lebih besar dalam lingkungan yang semakin bergejolak di Asia Barat dan Selatan.

Perjanjian trilateral ini hadir di tengah meningkatnya kekhawatiran para anggota atas jaminan keamanan yang ada. Selama perang AS dan Iran dalam kurun waktu 2026, infrastruktur Arab Saudi turut menjadi sasaran rudal dan drone.
Menghadapi situasi tersebut, AS yang selama bertahun-tahun menjadi tumpuan keamanan Arab Saudi, dinilai tidak bisa memberikan andil yang banyak. Meski memiliki kekuatan militer yang paling mewah, nyatanya tidak serta merta membuat sekutu AS kebal terhadap serangan luar.
“Sekalipun Amerika memiliki superioritas militer, tidak berarti seluruh risiko keamanan dapat dialihkan kepada Washington,” ujar Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, dikutip dari laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Ketidakjelasan mengenai komitmen keamanan jangka panjang AS di Teluk, dan persaingan antar-kekuatan yang meningkat, telah memaksa negara-negara regional untuk meninjau kembali opsi strategis ini.
Jika dibiarkan, tentu akan mengancam stabilitas pasokan energi dan keamanan nasional. Sebab itu, Arab Saudi mengatur ulang keamanan regional sebagai respons terhadap kondisi internasional yang semakin tidak menentu. Dengan kata lain, Pakta Pertahanan Makkah dapat mengindikasi berakhirnya ketergantungan Arab Saudi terhadap AS.

Isi Perjanjian & Peran Turki, Arab Saudi, dan Pakistan
Pengumuman Pakta Pertahanan Makkah disiarkan beberapa jam setelah pasukan yang berpihak pada pemerintah Yaman melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai kelompok Houthi.
Pasukan Yaman, yang didukung oleh Arab Saudi, menyatakan telah merebut kembali kota pelabuhan Mocha di Laut Merah, dan menguasai Selat Bab al-Mandeb.
Pakta Pertahanan Makkah mulanya hanya memuat sedikit rincian mengenai kewajiban militer masing-masing negara. Namun, setelah Houthi menembakkan rentetan rudal ke arah Arab Saudi pada awal September 2026, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif menyatakan bahwa serangan terhadap kerajaan tersebut dapat mengaktifkan kesepakatan.
"Jika terjadi agresi tanpa provokasi, atau dampak konflik di Yaman meluas hingga ke Arab Saudi, maka kesepakatan Mekkah pasti akan mulai dijalankan," ujar Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif, dikutip dariAl Jazeera, Senin (5/10).

Sebuah analisis berjudul Mecca Agreement: Pakistan, Saudi Arabia, Türkiye Trilateral Set to Reshape West Asia Security Architecture yang ditulis GG Dwivedi memaparkan bahwa Islamabad meraih keuntungan geopolitik yang sangat besar sebagai penyedia keamanan potensial di Asia Barat.
Di sektor ekonomi, Pakistan dapat melakukan ekspor pertahanan, serta peningkatan kredibilitas sebagai satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim berilmu nuklir. Di lain sisi, Pakistan yang berbatasan langsung dengan Iran memiliki ruang yang semakin sempit untuk menjadi mediator Iran-AS.
Keterlibatan Turki dalam Pakta Pertahanan Makkah bertujuan memperluas kerja sama industri pertahanan dan turut andil dalam menentukan masa depan keamanan Timur Tengah. Sebagai bagian dari kerangka Makkah, Turki dapat memperluas pengaruhnya ke wilayah Teluk dan Asia Selatan, sekaligus menciptakan pasar dan kemitraan baru bagi industri pertahanan.
Melihat keterlibatan ketiga negara tersebut, Pakta Pertahanan Makkah dianggap bukan hanya soal menghadapi Iran. Melainkan kesadaran baru untuk keamanan kawasan.
“Pakta Makkah tidak harus dibaca sebagai deklarasi perang terhadap Iran. Ini juga bukan berarti telah terbentuk aliansi militer yang solid. Keamanan kawasan pada akhirnya harus semakin banyak ditentukan oleh negara-negara kawasan sendiri,” tutur Darmansjah Djumala.

Berikut isi Pakta Pertahanan Makkah mengutip laman The Saudi Press Agency (SPA)
Sebuah pernyataan bersama dikeluarkan hari ini pada Pakta Pertahanan Bersama Makkah Al-Mukarramah antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, sebagai berikut:
Atas undangan yang mulia dari Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdoğan dan Perdana Menteri Republik Islam Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif melakukan kunjungan ke Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 7 Agustus 2026.
Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri, menerima Presiden Erdoğan dan Perdana Menteri Sharif di Istana Al-Safa di Makkah—tempat diselenggarakannya KTT Pertahanan Bersama Makkah Al-Mukarramah. Dalam pertemuan tersebut, hubungan istimewa antara Kerajaan Arab Saudi, Republik Turki, dan Republik Islam Pakistan ditinjau kembali, bersama dengan sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama.
Berlandaskan hubungan sejarah yang telah lama terjalin di antara ketiga negara, didasarkan pada ikatan persaudaraan dan solidaritas Islam yang abadi yang menyatukan mereka, serta bertumpu pada kepentingan strategis bersama dan kerja sama pertahanan yang telah lama ada, Yang Mulia Putra Mahkota, Presiden Turki, dan Perdana Menteri Pakistan menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah. Perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama ketiga negara untuk semakin memperkuat keamanan kolektif serta mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan maupun di luar kawasan, demi mewujudkan masa depan yang aman dan sejahtera.
Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat daya tangkal kolektif terhadap segala bentuk agresi, dan menetapkan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Perjanjian ini juga mengatur peningkatan seluruh aspek kerja sama pertahanan di antara ketiga negara tersebut.
Dampak Geopolitik & Apakah Jadi NATO Timur Tengah?
Pakta Pertahanan Makkah menandai transformasi baru yang sedang berlangsung dalam politik internasional. Tren ini menggunakan format berbasis isu yang fleksibel dibanding blok yang kaku.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menilai secara teknis Pakta Pertahanan Makkah selaras dengan prinsip pertahanan kolektif, yang termuat dalam Pasal 5 North Atlantic Treaty Organization (NATO), meskipun mekanisme implementasi belum diungkap ke publik.
Melalui perjanjian tersebut, Turki dapat tetap menjadi anggota NATO, sambil bergabung dengan pakta pertahanan trilateral baru. Arab Saudi juga bisa menjadi mitra strategis AS, sambil menjadi bagian Perjanjian Makkah. Sementara Pakistan dapat mempertahankan hubungan pertahanan yang mendalam dengan Tiongkok, sambil secara bersamaan tetap menjadi mitra strategis AS.

Sejumlah pengamat menilai bahwa aliansi Pakistan, Arab Saudi, dan Turki bisa saja membentuk NATO Timur Tengah atau NATO Islam. Menurut GG Dwivedi, Pakta Pertahanan Makkah lebih baik dipandang sebagai poros strategis baru di tengah gejolak keamanan global.
Berbagai ketidakpastian masih muncul di tengah perjanjian. Pakta Pertahanan Makkah dapat berkembang menjadi aliansi keamanan regional yang tangguh dan menghubungkan persamaan keamanan Asia Barat dan Asia Selatan. Namun, sangat mungkin berubah menjadi sekadar konstruksi diplomatik lainnya.
Penulis: Sarah Rahma Agustin
Editor: Beni Jo
Masuk tirto.id































