Menuju konten utama

Omongan Wiranto Soal Tindak Hoaks dengan UU Teroris Rugikan Jokowi

Ujang mengatakan, pernyataan Wiranto bisa dinilai sebagai bentuk kekhawatiran atas bertambahnya angka golput, karena akan merugikan Jokowi-Ma'ruf.

Omongan Wiranto Soal Tindak Hoaks dengan UU Teroris Rugikan Jokowi
Wiranto. FOTO/Antaranews

tirto.id - Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Menkopolhukam Wiranto harus segera memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang ingin menindak pelaku penyebar hoaks dengan UU Terorisme.

Sebab, kata Ujang, hal itu bisa merugikan pasangan Jokowi-Maruf apabila banyak yang mengkritik pernyataan Wiranto tersebut. Apalagi, sosok Wiranto dikenal dekat dan mendukung Jokowi.

"Kalau itu ditanggapi respons negatif tadi, memang harusnya tidak usah dilanjutkan. Itu sangat merugikan pemerintah," kata Ujang kepada Tirto, Kamis (21/3/2019). "Kalau tidak diklarifikasi itu akan menjadi bulan-bulanan."

Menurut Ujang, pernyataan Wiranto itu juga bisa dinilai sebagai bentuk kekhawatiran atas bertambahnya angka golput, karena akan merugikan paslon nomor 01 Jokowi-Ma'ruf.

Namun, apabila pernyataan Wiranto dimaknai secara keliru, maka Ujang menilai hal tersebut akan menguntungkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Karena apa pun yang merugikan paslon 01 [Jokowi-Ma'ruf] akan menguntungkan 02 [Prabowo-Sandi]," tegas Ujang.

Aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai pernyataan Wiranto adalah sesuatu yang keliru. Pasalnya, Wiranto sempat menyebut pelaku penyebar hoaks bisa ditindak dengan Undang-undang Terorisme.

Haris menilai pernyataan itu sebagai bentuk kepanikan Wiranto karena tingginya angka golput di pemilu serentak 2019. Oleh sebab itu, kata dia, Wiranto menyalahkan hoaks sebagai satu tindakan terorisme. Dia menganggap hoaks adalah penyebab orang memilih golput.

"Jadi itu pernyataan ngaco, panik dan menunjukan ketidakcerdasan sebagai pejabat negara. Jadi ngaco karena enggak ada basis argumentasi yang jelas. Panik karena jagoannya merasa terancam oleh orang-orang golput," kata Haris ketika dikonfirmasi, Rabu (20/3/2019).

Haris menggarisbawahi bahwa sejak awal dia tidak setuju Wiranto menjadi Menkopolhukam. Jika Jokowi panik menjelang Pilpres 2019, ia mengatakan, tidak boleh membiarkan Wiranto blunder, tetapi mengganti posisi Menkopolhukam dengan orang lain.

"Yang pertama sih seharusnya Jokowi kalau mau aman copot dulu dia jadi menteri itu biar enggak bikin kacau. Jadi pernyataan-pernyataannya dia yang bikin kacau sebenarnya. Kalau Jokowi mau menang copot dulu dia jadi menteri itu," katanya lagi.

Baca juga artikel terkait UU TERORISME atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel

tirto.id - Politik
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto