tirto.id - Pemerintah terus mendorong pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah bahkan mendorong agar PTM segera dilaksanakan meski belum 100 persen tenaga pendidik maupun siswa divaksin di seluruh Indonesia.
Menko PMK Muhadjir Effendy memerintahkan Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenkes, Pemda/Pemkot, Propinsi dan dinas-dinas terkait di daerah untuk berkolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik.
Sebab, berdasarkan data Pusdatin Kemenkes per 13 September 2021, baru sebanyak 62 persen atau 3,42 juta pendidik dan tenaga pendidik yang sudah menerima vaksinasi. Dari jumlah tersebut, 39 persen di antaranya sudah menerima 2 dosis vaksin.
Muhadjir ingin sekolah segera dimulai sehingga vaksinasi perlu didorong, bahkan sekolah wajib PTM jika seluruh tenaga pendidik sudah tervaksin.
"Kalau sudah 100 persen tenaga pendidik tervaksin, maka wajib melaksanakan PTM. Tidak harus menunggu sampai 100 persen peserta didiknya divaksin. Saya rasa, kalau menunggu hingga semua tuntas, gak buka-buka itu sekolah, madrasah dan pesantren" ujar Menko PMK dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pelaksanaan PTM, Rabu (15/9/2021).
Muhadjir menegaskan, vaksinasi akan berlanjut ke peserta didik setelah tenaga pendidik divaksin. Namun pemerintah lebih berfokus pada tenaga pendidik karena jumlah tenaga pendidik lebih sedikit dari siswa.
"Setelah vaksinasi bagi tenaga pendidik selesai, maka siswa di atas 12 tahun hingga mahasiswa ini akan menjadi prioritas," ucapnya.
Muhadjir pun meminta seluruh satuan pendidikan segera menyelesaikan syarat kesiapan PTM. Oleh karena itu, ia meminta Satgas COVID daerah untuk menilai kesiapan sekolah dalam pelaksanaan PTM.
Ia mengingatkan, penilaian PTM harus selesai September 2021 sesuai dalam SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
"Asesmen kelayakan PTM harus selesai pada akhir September 2021 seiring dengan target kita selesai vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan pada akhir September 2021," katanya.
Ketua PP Muhammadiyah ini juga meminta Kanwil Kemenag, Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan di daerah dalam menjalankan program vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan baik di sekolah maupun madrasah.
Ia juga meminta agar menkes memastikan jatah vaksin yang diperuntukkan bagi PTK dapat tersalurkan sesuai target.
Muhadjir mendorong Kemendagri agar pemerintah daerah bisa memprioritaskan vaksinasi bagi tenaga pendidik. Ia menilai koordinasi penting agar sasaran vaksin untuk pendidik dan tenaga kependidikan jadi tidak menerima vaksin. Apalagi pendidikan merupakan urusan konkuren.
Dia juga meminta pemerintah daerah membuat skema mitigasi risiko jika terjadi klaster di lingkungan sekolah setelah dimulainya pelaksanaan PTM.
Dalam rapat koordinasi itu hadir Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menag Yaquut Cholil Qoumas, Menhub Budi Karya Sumadi, perwakilan Kemendagri dan Polri.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
